Aliansi Anti “Wuwur” Kebumen tidak Miliki Landasan Hukum, Dinilai Prematur

Ilustrasi
Ilustrasi

KEBUMEN (KM) – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kebumen akan dilakukan pada 25 Juni mendatang secara serentak, namun hingga kini belum ada sosialisasi pada warga supaya tidak melakukan wuwur atau politik uang.

Berdasar pantauan kupasmerdeka.com, adanya aliansi anti wuwur yang disebut AMAK (Aliansi Masyarakat Anti Wuwur Kebumen) yang muncul secara mendadak juga menimbulkan tanda tanya mengapa baru terbentuk hanya untuk Pilkades, dan apakah tidak tumpang tindih dengan kewenangan instansi atau dinas yang sudah ada.

Seorang warga, sebut saja WC (49), di Kecamatan Gombong mengatakan hingga Senin 17/6 di desanya sendiri belum mendapatkan sosialisasi tentang Pilkades anti wuwur.

“Kalau memang Pilkades tanpa wuwur ini akan dijalankan sesuai Perda, semestinya yang berkompenten adalah dinas terkait seperti Satpol PP sebagai penegak Perda-nya harus lebih aktif lagi menyikapi dan mensosialisasikannya,” katanya.

“Peran dari aliansi tersebut, kalau berfikir secara positif mungkin mereka adalah sebuah lembaga sosial masyarakat yang pro aktif adanya Pilkades serentak di Kebumen ini untuk menggaungkan tentang wuwur dan kalau memang aliansi ini akan menggaungkan hal positif, alangkah baiknya juga diadakan dan mengadakan sosialisasi kepada cakades dan masyarakat luas secara merata, tidak hanya teriak-teriak dan sosialisasi lewat media sosial saja karena kebanyakan masyarakat tahunya hanya dapat share Whatsapp dan medsos tentang aliansi ini, tanpa ada sosialisasi dan pengarahan yang benar dari Satpol PP atau lainnya,” lanjutnya.

“Kita tidak menutup mata terkait masalah wuwuran di Pilkades ini karena yang namanya pemilihan kepala desa pasti ada yang namanya wuwuran, tidak hanya Pilkades saja, Pileg maupun Pilpres pun pasti ada yang namanya wuwuran dan muwur karena disini kita bicaranya standar hukum adat, mereka kerja maka tanpa dikasih uang mereka tidak akan pernah mau. Itu sebenarnya problematika yang sebenarnya karena tanpa upah tidak akan mungkin mereka mau bekerja atau jalan,” katanya.

WC berharap adanya perubahan sistem anti wuwur yang benar dan ditegakkan minimal menyadarkan masyarakat dan memberikan pengarahan secara langsung jauh sebelumnya. Sehingga merubah cara pandang masyarakat bahwa kalau mencari calon pemimpin yang amanah, bisa menghasilkan pembangunan dari kinerja, membangun desa, tanpa harus korupsi, tanpa harus menindas, tanpa harus menggunakan dana- dana rakyat dan lain sebagainya yang notabene akan merugikan masyarakat. Kalau istilah di Kebumen bilang ‘Langka Duite Ora Tak Toblos’ yang artinya tidak ada uangnya tidak akan saya pilih. Menurutnya, itu permasalahan yang paling sulit untuk bisa dihilangkan dalam pemilihan apapun.

Terkait adanya aliansi anti wuwur di Pilkades serentak di Kebumen, Dandim 0709 Kebumen Letkol Inf. Zamril Pilliang menanggapi belum adanya sosialisasi terhadap calon kepala desa atau cakades dan masyarakat.

“Tidak bisa menyalahkan cakades itu sendiri, aturannya apa dan mana, beda kalau memang sudah ada aturan yang jelas, sudah disosialisasikan jauh- jauh bulan sebelumnya dan sebagainya, terus ada cakades yang melanggar, itu mungkin bisa ditindak apabila ditemukan wuwur,” katanya.

“Kita sendiri tidak dipercaya bahkan mungkin negara pun tidak dipercaya untuk mengatur Pilkades sehingga ada yang mengatasnamakan aliansi anti wuwur dan membuat statemen tertentu. Sehingga di Kebumen muncul aliansi yang belum jelas motivasinya apa, ada pula cakades yang bertanya kategori muwur yang bagaimana yang nantinya bisa didiskualifikasi cakadesnya, apa tindakan yang akan dilakukan oleh aliansi itu sendiri, toh pada akhirnya semuanya disesuaikan UU dan aturan yang ada,” kata Dandim menanggapi adanya aliansi yang muncul menjelang Pilkades ini.

“Karena banyaknya peserta cakades di Kebumen sampai ribuan tidak menutup kemungkinan tidak semua cakades merespon dengan baik adanya aliansi anti wuwur ini. Dengan adanya aliansi anti wuwur yang bertujuan baik, punya keinginan supaya Pilkades bersih itu boleh-boleh saja, asal ada actionnya yang jelas dan benar, dasar hukumnya apa, UU dan peraturannya jelas, tindakan apa yang akan dilakukan, semestinya semuanya sudah siap dan sudah berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan Pilkades. Jangan deklarasi dulu, baru menetapkan aturan- aturan,” lanjutnya.

“Dari segi keamanannya, jangan sampai karena Pilkades ini masyarakat pecah-pecah, ribut yang nantinya akan merugikan Kebumen sendiri. Jangan sampai ada kelompok atau perorangan atau siapapun yang mempunyai niat membuat instabilitas keamanan maka diharapkan semuanya berjalan sesuai aturan,” harapnya.

Reporter: Evie
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*