Anggap Kematian Bayi Otniel di RSUD AWS Samarinda Janggal, Keluarga Siap Dilakukan Otopsi

Pendeta Yohanes Traksin (kiri) didampingi ketua komisioner KPAI Kaltim, Adji Suwignyo serta kuasa hukum 9/5/2019 (dok. KM)
Pendeta Yohanes Traksin (kiri) didampingi ketua komisioner KPAI Kaltim, Adji Suwignyo serta kuasa hukum 9/5/2019 (dok. KM)

SAMARINDA (KM) – Pihak keluarga merasa ada kejanggalan di balik meninggalnya bayi Otniel Junior Kewo setelah operasi cesar di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Syahrani (AWS) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), pada tanggal 22 April 2019 lalu.

Pihak keluarga yang diwakili Pendeta Yohanes Traksin menyampaikan bahwasanya keluarga siap untuk dilakukan otopsi oleh pihak Kepolisian ataupun pihak terkait.

“Ya pihak keluarga sudah siap agar dilakukan otopsi saja biar semua tahu penyebab kematiannya,” ungkap Yohanes kepada kupasmerdeka.com, Kamis 9/5.

Sementara Komisoner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kalimantan Timur (Kaltim) Adji Suwignyo yang mendampingi pihak keluarga dalam laporan resmi di Polres Samarinda sangat mengharapkan otopsi tersebut.

“Tentunya dengan hasil otopsi nanti akan membuka fakta sebenarnya penyebab kematian bayi Otniel setelah operasi cesar di RSUD AWS,” ungkapnya.

“Sehingga pihak keluarga serta masyarakat tidak gamang terhadap kasus ini, kami dari KPAI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, dan pihak Kepolisian bisa bekerja secara profesional dalam mengungkap kasus ini,” tambahnya.

Kuasa hukum keluarga bayi Otniel, Hilarius Onesimus Moan Jong, berpendapat jika kasus yang menimpa bayi Otniel bisa jadi karena kelalaian pihak Rumah Sakit. Menurutnya, pada saat lahir dinyatakan sehat oleh dokter yang menangani, tapi kenapa tiba-tiba saja dikabarkan meninggal dunia.

“Dalam kasus ini ada 2 pihak yang harus bertanggungjawab, pertama dokter berkaitan dengan tindakan medis yang dilakukan, yang kedua Rumah Sakit itu sendiri atas layanan kesehatan yang diberikan,” kata Onesimus.

“Mengacu pada aturan Undang-undang praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2104 pasal 66, tentu langkah yang kita ambil akan melaporkan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sambil menunggu proses penyelidikan dari laporan di Polres Samarinda, dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan secara perdata,” pungkas Onesimus.

Reporter: Yogi P
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*