Pemilihan Rektor UNPAD, PWRI Jawa Barat Himbau MWA dan Calon Rektor JAdi Teladan dalam Hal Integritas

Ketua DPD PWRI Jawa Barat, Budi Suyitno (istimewa)
Ketua DPD PWRI Jawa Barat, Budi Suyitno (istimewa)

BANDUNG (KM) – Ketua DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Jawa Barat, Budi Suyitno menyatakan keprihatinannya dengan proses pemilihan rektor (Pilrek) yang sedang berlangsung di Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat yang dinilainya berlangsung “keras dan bernuansa politis”.

Budi Suyitno mengatakan, jika pemilihan rektor di kampus manapun mesti berjalan dengan efisien dan damai bila elit kampus mampu memegang teguh nilai-nilai luhur perguruan tinggi, khususnya nilai integritas.
Karena menurutnya, warga kampus selalu diajarkan untuk menjunjung tinggi integritas, yaitu bagaimana berperilaku etis, jujur, dan adil.

“Mereka yang memiliki hak bicara dan hak suara di MWA (Majelis Wali Amanat), juga mereka yang menjadi calon rektor (Carek), seharusnya menjadi teladan dalam hal integritas,” ujar Budi melalui Siaran Pers DPD PWRI Jabar yang diterima KM, (10/4).

“Jika terdapat carek yang integritasnya dipertanyakan orang, maka semuanya perlu menelusuri dan mengklarifikasi masalahnya hingga tuntas. Hanya dengan demikian, kehormatan UNPAD dapat dijaga,” kata Budi.

Budi Suyitno juga mengingatkan jika kehormatan marwah UNPAD harus dijaga dan kredibilitas MWA (Majelis Wali Amanat) pun akan dipertaruhkan jika figur terpilih adalah sosok yang dianggap memiliki ‘cacat’ integritas.

“Karena itu, PWRI sangat peduli terhadap perkembangan dunia pendidikan khususnya terhadap proses pilrek yang terkesan ditunda-tunda, dan kami meminta MWA memperhatikan dengan serius rekomendasi lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) agar Pilrek mengakomodasi laporan-laporan mengenai rekam jejak para carek,” jelasnya.

Advertisement

Dalam Pilrek UNPAD terdapat 3 kandidat Calon Rektor yang bertarung, yaitu Prof. Obsatar Sinaga, Prof. Aldrin Herwany dan Prof. Atip Latipulhayat. Pemilihan Rektor yang sedianya berakhir pada Oktober 2018 lalu mengalami penundaan setelah ORI meminta MWA mempertimbangkan laporan masyarakat mengenai rekam jejak carek.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan ORI menyusul adanya pengaduan dari masyarakat bahwa MWA ‘mengabaikan’ laporan mengenai dugaan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh carek Obsatar Sinaga kepada (mantan) istrinya.

“PWRI menilai bahwa kalangan MWA dan civitas akademika perlu mendorong pihak Kepolisian untuk bersuara mengenai peristiwa dugaan KDRT tersebut sehingga dapat diketahui benar atau tidaknya tuduhan yang dialamatkan kepada Obsatar,” lanjut Budi.

“Kita harus adil dong. Jika polisi menyatakan benar (ada) peristiwanya, maka MWA dapat menggunakannya sebagai alasan untuk tidak memilih Prof Obsatar. Jika polisi menyatakan tidak ada peristiwanya, ya harus diumumkan kepada publik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” terangnya.

“PWRI sendiri berinisiatif beraudensi kepada Kepala Polrestabes Bandung untuk mengetahui kejelasan mengenai kasus dugaan KDRT itu. Kita berharap, kepolisian dapat memberikan informasi yang jernih mengenai kasus tersebut sehingga masyarakat pendidikan khususnya segenap warga UNPAD dapat bersikap secara adil dan bijaksana. Penjelasan kepolisian juga dapat menjadi bahan bagi MWA untuk melanjutkan proses Pilrek UNPAD ke tahap pemilihan,” tutupnya.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: