KUPAS KOLOM: Kebingungan Rakyat Indonesia di Pemilu Legislatif

Pemilu Legislatif 2019 (stock)
Pemilu Legislatif 2019 (stock)

Oleh Hasan J. Almunawar
Pemimpin Umum Redaksi KupasMerdeka.com

Pemilihan umum tinggal menghitung hari. Kehidupan pun dibuat gaduh dengan diskusi soal siapa sosok yang paling pantas memimpin negeri ini untuk 5 tahun ke depan sebagai presiden. Dan hampir semua perdebatan sekaitan dengan Pemilu berkutat seputar Pemilihan presiden, sedangkan tema tentang 4 surat suara lainnya yang akan dicoblos pada 17 April mendatang hanya menjadi selingan, itupun seringkali tidak jauh-jauh dari perdebatan soal sosok presiden.

Ya, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten, keempatnya Lembaga legislatif negara yang diisi oleh orang-orang pilihan rakyat sendiri, namun tahun demi tahun membuktikan dirinya sebagai Lembaga-lembaga terkorup di negeri ini. Anehnya, tahun demi tahun Lembaga legislatif menempati posisi tertinggi pada daftar Lembaga negara yang paling tidak dipercayai oleh rakyat, kemudian saat pemilu, rakyat memilih kembali orang-orang yang sama untuk mengisi kursi-kursi legislatif itu.

Pertanyaannya, siapa yang patut disalahkan atas siklus mematikan ini? Apakah salah rakyat Indonesia secara kolektif karena tidak mau menyadari besarnya kekuasaan dan amanah yang mereka serahkan kepada para anggota dewan, atau apakah keadaan itu terpelihara, baik secara sengaja atau tidak sengaja, melalui rumitnya sistem politik kita dan kurangnya Pendidikan politik bagi masyarakat umum?

Sebenarnya, kekecewaan rakyat Indonesia terhadap kinerja Lembaga legislatif mereka sudah terlihat dalam pola fenomena golput dalam pemilu legislatif, khususnya sejak jatuhnya rezim Orde Baru.

Sebelum diberlakukannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, yakni Pemilu tahun 1999, angka golput tercatat hanya 6,7%. Saat itu, penentuan presiden dan wakilnya menjadi wewenang MPR, sehingga posisi lembaga legislatif sangatlah kunci. Sejak pemberlakuan Pilpres langsung, partisipasi terhadap Pemilu legislatif pun merosot. Golput legislatif pada tahun 2004 mencapai hampir 16 persen, kemudian tahun 2009 lompat ke angka 29 persen, dan 2014 hampir 25 persen.

Masalahnya, kita tidak betul-betul faham apa pentingnya DPR, DPD dan DPRD, khususnya setelah penentuan kepala pemerintahan di pusat dan daerah diserahkan kepada rakyat melalui pemilihan langsung. Berapa gaji mereka, berapa besaran tunjangan mereka, apa tugas dan wewenang mereka, dan yang paling penting, apa hak rakyat atas mereka?

Memilih wakil rakyat pada dasarnya bukanlah sebuah keputusan yang ringan, dan seharusnya bukan sebuah keputusan yang didasari oleh siapa yang paling banyak dan paling besar spanduknya atau siapa yang membagikan kaos paling bagus, atau siapa yang wajahnya paling memberi kesan dapat dipercaya.

Anggota legislatif di pusat menyusun dan mengesahkan undang-undang. Anggota legislatif di daerah menyusun dan mengesahkan peraturan daerah. Bidang hukum, bidang keamanan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kesehatan, dan lain-lain, sebagai sebuah pemerintah bayangan yang mengawasi dan mengontrol lembaga eksekutif. Ketika kita memilih seseorang  untuk mewakili kepentingan kita di legislatif, patutlah kita menyadari apa sebenarnya wewenang dan kekuasaan yang kita amanahkan kepada mereka, dan bagaimana besaran potensi mereka untuk menjalankan amanah itu semaksimal mungkin. Dan di saat kinerja mereka mengecewakan, sejauh mana kita yang memilih mampu untuk menekan mereka agar memperbaiki kinerja mereka.

Ke depannya, hal ini mungkin harus dipaksakan untuk muncul melalui pembatasan terhadap pemasangan atribut kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang sumber informasi caleg, sehingga memaksa para caleg untuk menggaet dukungan rakyat melalui cara-cara yang lebih kreatif. Kemudian, lembaga legislatif juga harus lebih terbuka bagi rakyat yang ingin berkomunikasi dengan wakilnya, baik secara langsung atau melalui medium-medium teknologi informasi.

Pilihlah wakil rakyat yang memiliki visi dan sikap yang jelas terhadap pemerintahan dan benar-benar peduli terhadap kepentingan rakyat, khususnya konstituennya yang memilih mereka. Pilih wakil yang kiprahnya jelas, dan bisa diakses oleh konstituennya. Yang betul-betul menganggap tugas wakil rakyat sebagai amanah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan dirinya atau partainya.

Siapakah sosok itu? Apakah ada? Kalau sulit menemukannya, maka jangan kaget apabila angka golput untuk pemilu legislatif tetap di sekitar angka 25% atau bahkan meningkat.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*