Dugaan Kampanye di Tempat Ibadah, Lurah Semplak dan Caleg PAN ini Terancam Sanksi Pidana

Ilustrasi Pelanggaran Kampanye
Ilustrasi Pelanggaran Kampanye

BOGOR (KM) – Kembali muncul dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor di tempat ibadah dan tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Eko Herdi.

“Kami telah memanggil terduga seorang ASN yaitu Lurah Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, serta Calon Legistatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3 Ahmad Rifky Alaydrus Daerah Pemilihan (Dapil) 4 [Kecamatan Bogor Barat], untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kampanye,” ungkap Eko, kepada kupasmerdeka.com, Jumat 5/4.

“Ya adapun dugaan pelanggaran tersebut adalah, ada ASN yang turut serta berkampanye di salah satu tempat ibadah dan tanpa ada STTP,” tambah Eko.

“Berdasarkan temuan yang mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 28 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran dan Laporan Pelanggaran Pemilu, untuk itu kami memanggil baik terduga ASN, Caleg yang bersangkutan, serta saksi-saksi.”

“Dugaan pelanggaran tersebut pada saat acara Rajaban di Masjid Al Maidah Semplak, Bogor Barat, Kota Bogor, pada tanggal 26 Maret 2019. Dihadiri caleg atas nama Rifky Alaydrus dari PAN nomor urut 3, Lurah Semplak, dimana pada kegiatan tersebut tidak ada STTP ataupun pemberitahuan,” tutur Eko.

“Selain itu bukti foto dimana Lurah dan Caleg serta beberapa masyarakat yang berfoto bersama di dalam tempat ibadah dengan menunjukan jari dukungan kepada Caleg tersebut,” sambungnya.

“Jika memang terbukti pelanggaran berkampanye jelas sanksinya untuk Caleg, sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dengan sanksi maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta. Untuk ASN yang terbukti melanggar kampanye dengan sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 12 juta,” pungkas Eko.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*