Terbukti Melanggar Kode Etik, DKPP RI Jatuhkan Sanksi Kepada KPU dan Bawaslu Rote Ndao

Sidang Kode Etik DKPP RI Rabu 2/1/2019 (dok. KM)
Sidang Kode Etik DKPP RI Rabu 2/1/2019 (dok. KM)

ROTE NDAO (KM) – Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas perkara Nomor 254 atas nama Paket Lontar yang dikuasakan kepada Paulus Henuk dan Alfredo Silfawan Mesah serta Perkara Nomor 266 atas nama pengadu Endang Sidin, dengan dugaan pelanggaran kode etik, memutuskan sanksi peringatan terhadap Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao Hofra A. Anakay, Lukas D. Saudale, Olens C. Ndun serta Ketua Bawaslu Rote Ndao Tarsis Toumeluk dan Hasan S. Selolong.

DKPP berpendapat bahwa berdasarkan aduan keterangan serta fakta persidangan, para teradu KPU Kabupaten Rote Ndao telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “Tindakan teradu bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf A, dan pasal 13 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik,” ujar pimpinan sidang DKPP, Mohamad, kemarin 2/1 dalam pembacaan putusan seperti yang dikutip dalam salinan putusan DKPP yang disiarkan langsung dari website DKPP.

Sementara itu, DKPP berpendapat bahwa Komisioner Bawaslu Rote Ndao dalam melaksanakan fungsinya tidak cermat dan transparan dalam menangani laporan pelanggaran Pilkada Kabupaten Rote Ndao, dan para teradu telah terbukti membuat kebijakan yang bertentangan dengan aturan. “Dengan demikian… DKPP berkesimpulan para teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik,” tambahnya.

Advertisement

“Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara
Pemilu. Sedangkan teradu 4, 5, teradu 8 tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu,” terang Muhamad.

“Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian dan menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1, 2, 3, 6 dan 7 selaku Ketua Anggota KPU dan Bawaslu Rote Ndao terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” ucap Muhamad.

“Memerintahkan KPU Provinsi NTT untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan dan memerintahkan Bawaslu NTT untuk melaksanakan putusan ini dan memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini, demikian diputuskan dalam rapat pleno 6 Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,” tutupnya.

Reporter: Dance henukh
Editor: HJA
[03/01, 9:14 a.m.] Dody Bogor Kota Kupas: Sidang Kode Etik DKPP RI

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: