Disbudpar Bogor Gelar Uji Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Usaha Akomodasi

Peserta Uji Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha Akomodasi Kabupaten Bogor, 12/11/2018 (dok. KM)
Peserta Uji Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha Akomodasi Kabupaten Bogor, 12/11/2018 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Puluhan tenaga kerja usaha akomodasi di wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat, mengikuti Uji Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha Akomodasi pada penghujung tahun 2018 yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor di kawasan Cisarua, 11-12 November 2018.

Ketua Panitia Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi Pelaku Usaha Akomodasi,  Triastuti mengatakan, pelaksanaan uji kompetensi diikuti sebanyak 75 orang dari bagian Front Office (FO). Sedangkan untuk tenaga kerja perhotelan bidang House Keeping (HK) dan Food & Beverage, ujian kompetensinya akan berlangsung setelahnya,” ungkapnya kepada awak media.

“Sebelum masuk tahap uji kompetensi ini, para peserta telah mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, bekerjasama dengan salah satu Lembaga Sertifikasi Profesi,” lanjutnya.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi ini adalah mandat Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan telah dituangkan dalam rencana strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012.

Kata Triastuti, hingga kini setidaknya tidak kurang dari 8000 orang tenaga kerja usaha akomodasi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, baru 2,7 persen yang sudah mengantongi sertifikat kompetensi profesi. Mereka yang mengantongi sertifikat kompetensi itu dihasilkan dari sejumlah ujian kompetensi/profesi yang diadakan Disbudpar Kabupaten Bogor,” kata Triastuti.

Advertisement

Sementara Kepala Disbudpar Kabupaten Bogor, Rahmat Surjana dalam sambutannya mengatakan,” usaha akomodasi merupakan salah satu sarana pelengkap pariwisata. Oleh karena itu tenaga kerja di bidang tersebut sangat perlu ditingkatkan kualitasnya agar berdaya saing prima, terutama saat masuk ke lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” terang Rahmat.

Rahmat pun berharap, waktu mendatang, di wilayah Kabupaten Bogor makin banyak tenaga kerja usaha akomodasi yang ikut uji kompetensi/profesi seperti ini. “Bahkan para pelaku usaha akomodasi diharapkan mengambil peran aktif melakukan sertifikasi kompetensi/profesi secara mandiri,” harapnya.

Sedangkan terkait dengan sertifikasi kompetensi/profesi itu, manajer sertifikasi LSP-CKPNI, Saptawi Budiman mengatakan bahwa uji kompetensi/sertifikasi seperti ini dilakukan “sangat ketat dan sistematis”. Artinya, predikat kompeten yang diperoleh oleh peserta “sangat bisa dipertanggungjawabkan”. Peserta uji kompetensi bidang tenaga kerja perhotelan seperti ini, menurut Saptawi, tidak mudah memperoleh sertifitat kompetensi. “Pasalnya tolok ukurnya mulai dari skala nasional lalu meningkat ke tingkat ASEAN,” ujarnya.

Bahkan saat ini, lanjut Saptawi, salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh perusahaan perhotelan adalah 50%+1 karyawannya harus kompeten, yang dibuktikan dengan sertifkat kompetensi.

Reporter: ddy, Rio
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: