Dirut PD PPJ: “Penundaan Pembangunan Blok F Pasar Kebon Kembang Rugikan Seluruh Masyarakat Kota Bogor”

Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Andri Latief (dok. KM)
Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Andri Latief (dok. KM)

BOGOR (KM) – Pembangunan Blok F Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor, bukan hanya untuk kepentingan para pedagang dan Perusahan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor, tetapi untuk seluruh masyarakat Kota Bogor. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PD PPJ Kota Bogor, Andri Latief.

“Ini harus kita pahami bersama, tertundanya pembangunan Blok F, sebetulnya merugikan masyarakat Kota Bogor secara umum. Karena masyarakat Kota Bogor yang seharusnya sudah bisa mendapatkan penataan dan fasilitas Pasar yang lebih baik dan nyaman, semua itu jadi tertunda,” ungkap Andri kepada awak media usai rapat koordinasi dengan Muspida di Hotel Savero Kota Bogor, Rabu 7/11.

“Hari ini kita mengundang berbagai pihak unsur Muspida yang berkaitan, dari Polresta Bogor Kota, Kodim, Satpol PP. PD PPJ menanyakan kondisi situasi permasalahan proses hukum pembangunan Blok F saat ini, dan merencanakan kedepannya akan seperti apa,” lanjutnya.

“PD PPJ Kota Bogor sangat menghormati proses pengadilan, informasi pedagang akan melakukan proses banding. Kita hormati itu, tetapi kita juga memiliki aturan, ada Peraturan Daerah (Perda) yang harus dijalankan. Jadi hari ini kita berkoordinasi dengan berbagai pihak bagaimana kita kedepannya… Ya silahkan proses hukum banding berjalan, tetapi apa yang sudah menjadi program Pemkot dan aturan-aturan harus dilakukan,” terang Andri.

Kata Andri, titik permasalahannya adalah pedagang yang “terlalu ketakutan” bahwa pembangunan ini akan menyengsarakan mereka. “Padahal sebetulnya kalau saja mereka mau bersabar, proses pembangunan akan berlangsung cepat, hanya 12 bulan, setelah itu mereka bisa menempati tempat yang lebih baik, mewah dengan fasilitas yang lengkap dengan harga sewa yang sama,” katanya.

“Kecuali kalau kita naikkan harga sewa lebih mahal dan sebagainya, mungkin ketakutan itu beralasan, tetapi kan ini sama dengan harga sewa mereka yang sekarang,” ujarnya.

“Yang seperti ini yang harus pedagang pahami, bahwa untuk memperoleh sesuatu pembangunan yang baik, memang butuh pengorbanan, harus sedikit kerepotan tetapi hasilnya baik untuk semua,” tambahnya.

Sementara Kepala Pasar Kebon Kembang Kota Bogor Iwan Setiawan mengatakan, terkait pembangunan Blok F, dirinya tetap mengedepankan pendekatan dialogis dan kondusifitas dengan para pedagang. “Karena permasalahan hukum yang ada, itu ranahnya berada di pusat,” ungkapnya kepada wartawan.

“Untuk urusan hukum itu ranah jajaran Direksi dan Pemkot, tetapi kita sependapat, mungkin melakukan cara-cara yang lembut, dengan dialog dan kondusifitas situasi di lapangan dengan para pedagang.”

“Memang keterbatasan lahan dan karakteristik komoditi jadi permasalahan, semisal yang di Jalan Dewi Sartika karakteristiknya tekstil, Nyi Raja Permas sepatu, jika dipaksakan juga tidak mudah, pedagang PKL dan yang mempunyai kios pun mengetahui di lokasi itu imagenya komoditas itu. Ini menjadi suatu pertimbangan bukan hanya semata-mata luas saja,” jelasnya.

“Pemahaman pedagang tentang pasar, Perda dan hal-hal apa saja saat proses hukum ini berjalan, itu tidak bisa apa-apa. Tetap saja bila ada konslet listrik, permasalahan sampah, tidak mungkin menunggu hasil proses hukum, yang saat ini sedang banding,” tutupnya.

Reporter: Rio, ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*