KUPAS KOLOM: Kawasan Industri Kebumen Dan Potensi Mega Korupsi

Arief Luqman El Hakiem adalah Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik
Arief Luqman El Hakiem adalah Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh Arief LH
Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik

Pusaran kasus korupsi di Kebumen terus menggelinding hingga menggulung pejabat pusat. Adalah Wakil Ketua DPR RI dari PAN, Taufik Kurniawan yang menjadi korban ganasnya badai korupsi Kebumen.

Kabupaten Kebumen merupakan daerah pemilihan Taufik Kurniawan, yakni Jawa Tengah VII yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. Diduga Taufik menerima total sekitar Rp 4,8 miliar dari lima persen anggaran DAK untuk Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kabupaten Kebumen mendapatkan total DAK pada 2017 sebesar Rp 106,067 miliar.

Dari Kebumen sendiri telah mengirimkan 9 orang wakilnya sebagai terpidana korupsi, terdiri Bupati, Sekda, anggota DPRD, ASN, LSM dan Pengusaha. Sebuah oligarki di lingkaran setan korupsi.

Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan pejabat Kebumen dan sebelumnya pernah ditegur Wakil Bupati Kebumen terkait tulisan saya yang menyoroti rencana Pembangunan Kawasan Industri Kebumen (KIK) di pesisir selatan Petanahan. Dalam kacamata Pemkab, seolah-olah KIK adalah harga mati, harus terwujud.

Saya secara pribadi, sebagai masyarakat Kebumen tidak anti industri, tidak anti perubahan, tidak alergi investasi. Saya justru mendukung kemajuan dan perubahan positif di Kebumen.

Namun ketika perubahan itu tidak melalui kajian yang matang, prosedur birokrasi yang legal, kurang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya, maka sebagai putra Kebumen saya tentu saja menolak.

Kebumen adalah kota sejarah yang kaya akan warisan budaya adiluhung, memiliki potensi alam dan geologi yang luar biasa, dianugerahi tanah subur dan potensi wisata yang lengkap.

Semua itu adalah modal dasar dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi aset produktif yang akan menggerakkan roda perekonomian, menyerap tenaga kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menyejahterakan rakyat.

Kenapa Pemkab Kebumen tidak fokus dan memprioritaskan untuk mengeksplorasi semua potensi tersebut?

Kenapa Pemkab Kebumen mesti ngotot harus membangun KIK di wilayah pesisir?

Dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi di Kebumen, saya justru khawatir bahwa nantinya dalam proses pembangunan KIK akan banyak terjadi praktik korupsi, gratifikasi dan kolusi.
Bayangkan saja, sebuah proyek yang menelan biaya triliunan untuk membangun KIK, adalah ladang subur tumbuhnya bibit koruptor. Baik dalam proses regulasi, pemilihan mitra investasi, pembangunan fisik maupun operasional industri nantinya.

Memang benar bahwa KIK akan dibangun dan bisa jadi dikelola oleh swasta, dengan dana kerjasama. Tapi bukankah korupsi, gratifikasi dan kolusi juga bisa menyasar pada proyek swasta. Lihat saja kasus reklamasi dan Meikarta. Itu proyek ambisius dan dibiayai oleh swasta, tapi bisa juga KPK mengobrak-abriknya.

Sekali lagi, penolakan saya bukan bentuk pembangkangan apalagi makar, tapi justru wujud kasih sayang saya kepada para pejabat di jajaran Pemkab Kebumen, baik eksekutif maupun legislatif.

Kalau masih mau saya ingatkan, kaji lagi dan pertimbangkan kembali niat sampean untuk menjadikan wilayah pesisir selatan sebagai Kawasan Industri.

Masih banyak program lain yang mampu mengangkat Kebumen menjadi daerah maju, sejahtera dan bermartabat.

Tapi selama mental pejabat Kebumen masih bobrok dan korup, maka program apapun hanya menjadi kembang lambe dan sebatas dagelan.
Paham?

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*