KUPAS KOLOM: Demokrasi Masyarakat Pra-Sejahtera

Hasan J. A., Pemimpin umum KupasMerdeka.com
Hasan J. A., Pemimpin umum KupasMerdeka.com

Oleh Hasan J. Almunawar
Pemimpin Umum Redaksi KupasMerdeka.com

“Saya menggelar 250 pertemuan di Balai Kota. Saya menyampaikan solusi-solusi bagi masalah-masalah konstituen saya. Sedangkan lawan saya tidak berkampanye sama sekali. Dia hanya mengumpulkan uang dan muncul sehari sebelum Pemilu. Dia membagi-bagikan uang. Dia menang. Rakyat Afrika tidak digerakkan oleh gagasan-gagasan. Perutlah yang menjadi penuntun bagi mereka.” – Prof. PLO Lumumba, tokoh antikorupsi Afrika.

Ketika menyampaikan kisahnya, Prof. Patrick Lumumba berbicara tentang upaya dirinya menjadi anggota Dewan Kota di negara asalnya, Kenya. Ia mungkin bicara tentang kondisi di Afrika, tetapi kisah yang disampaikan oleh tokoh antikorupsi yang mengagumkan ini mencerminkan sebuah kondisi yang nyata di semua negara berkembang, dari Amerika Selatan hingga Asia Tenggara, khususnya kata-kata “perutlah yang menjadi penuntun mereka”.

Salah satu kritikan yang disampaikan oleh kelompok anti-demokrasi adalah bahwa demokrasi telah gagal membawa kebahagiaan bagi rakyat. Buktinya, para politisi yang sudah jelas kebusukannya berulangkali dipilih oleh konstituennya untuk duduk mewakili kepentingan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pandangan Prof Lumumba, ini bukanlah salah demokrasi, tapi ketidaksejahteraan rakyat lah yang mendorong mereka untuk mengutamakan perut mereka daripada masa depan mereka. Bagaimana tidak? Segudang solusi teoritis tidak membuat perut mereka yang lapar seketika menjadi kenyang, atau pikiran mereka yang putus asa tiba-tiba menjadi senang. Beda dengan sepaket sembako dan amplop berisi Rp100 ribu yang akan membuat emak-emak menari kegirangan sehari sebelum pencoblosan, sehingga euforia itu dapat menggiring mereka untuk memilih si “politisi baik hati” ini yang memberi sedekah di saat mereka membutuhkannya.

Lalu, beberapa waktu kemudian orang-orang yang sama akan heran kenapa DPR isinya penjahat semua, padahal mereka sendiri lah yang menempatkan para penjahat itu pada kursi empuk mereka di Senayan.

Ketika Pemilu datang lagi, rangkaian peristiwa itu berulang kembali, dan berlanjutlah siklus itu hingga sang politisi digantikan oleh anaknya, istrinya, atau malah ditangkap oleh KPK.

Siapa yang salah? Ya, semuanya salah.

Tapi akar penyebab terjadinya kondisi ini adalah ketidaksejahteraan masyarakat. Mereka lapar, mereka kurang berpendidikan, mereka dijejali sinetron sampah di televisi dan berita-berita dari media massa yang dikuasai segelintir elit miliarder yang berpolitik. Pendidikan yang tidak mengedepankan pemikiran kritis membuat mereka mudah percaya pada hoaks yang bertebaran di medsos. Inilah masyarakat pra sejahtera.

Advertisement

Dan selama kondisi ini menjadi realitas, maka selama itulah demokrasi akan senantiasa gagal untuk membuat rakyat bahagia.

Seorang pemimpin yang benar-benar peduli terhadap masa depan negerinya harus mengambil langkah untuk membenahi masalah ini dari akarnya. Sejahterakan masyarakat dan jamin pendidikan dan kesehatan mereka, niscaya pikiran mereka akan lebih jernih dan mereka akan lebih mampu membuat keputusan yang benar dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Seorang yang kondisi ekonominya sejahtera dan berpendidikan tidak akan tergiur hanya dengan amplop berisi uang Rp100 ribu atau paket sembako yang mampu mereka beli kapan saja mereka membutuhkan. Dengan sendirinya politik uang atau money politics akan menjadi semakin mahal, sehingga politisi terkaya pun akan berpikir seribu kali sebelum menguras kantong mereka untuk melakukan langkah kotor ini.

Melawan politik uang tidak bisa sebatas dengan langkah represif, sementara kesadaran politik masyarakat masih rendah. Perbaikan terhadap sistem demokrasi kita harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik. Pemerintah harus mampu meningkatkan produksi dan kualitas pangan dalam negeri, dan merombak total sistem pendidikan negeri, dan menggantikan sistem JKN dengan sistem jaminan dan pelayanan kesehatan yang sepenuhnya gratis sebagaimana sistem Medicare di Kanada atau NHS di Inggris. Inilah tiga pilar kesejahteraan masyarakat, yang apabila dapat ditegakkan dengan baik, akan memiliki dampak sistemik terhadap perbaikan demokrasi, kehidupan sosial dan dunia perpolitikan dalam negeri.

Pemerintah harus fokus pada tiga pilar ini dan jangan mau dibuat lengah oleh dorongan Bank Dunia dan IMF untuk melakukan deregulasi, privatisasi dan membangun infrastruktur non-kritikal dengan utang, atau terseret oleh arus tarik menarik kelompok-kelompok ideologis atau keagamaan dan menghabiskan energi dan anggaran mempromosikan jargon-jargon “Revolusi Mental”, “NKRI Harga Mati” dan lain sebagainya. Fokuslah pada perbaikan tiga pilar ini, dan kemajuan negara akan tercapai dengan sendirinya, didorong oleh kekuatan rakyat yang kenyang, pintar dan sehat.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: