Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Bahas Rencana AKD dan HUT DPRD Ke-19

Gedung DPRD Depok (dok. KM)

DEPOK (KM) – DPRD Kota Depok kembali menggelar rapat paripurna di awal September 2018 dalam rangka pembukaan masa sidang pertama untuk tahun sidang 2018-2019 dan dirangkaikan dengan peringatan HUT DPRD Kota Depok yang ke-19. Rapat paripurna langsung dipimpin oleh ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, yang mengatakan jika masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan menyampaikan rencana kerjanya selama masa sidang pertama ini.

“Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk pembenahan disemua sektor guna meningkatkan pengawasan dan melaksanakan program yang telah diagendakan,” terang Hendrik Tangke Allo saat pembukaan sidang.

Adapun rencana AKD DPRD Kota Depok yang digelar pada masa sidang pertama ini adalah
Komisi A (Membidangi Masalah Pemerintahan), disampaikan langsung oleh Ketua Komisi H. Nurhasim dan menyampaikan jika pihaknya akan melanjutkan beberapa agenda kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya ditambah beberapa kegiatan baru yang menjadi fokus pembahasan Komisi A pada masa sidang pertama ini, antara lain menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan terkait penertiban perizinan dengan mengadakan Rapat Kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya memfasilitasi penyelesaian masalah Aset Fasos-Fasum dan mengusulkan pembentukan pansus aset, pengawasan terhadap penegakan Perda tentang Perijinan dan mendorong terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang solid dan kinerja PNS yang profesional serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Depok.

Komisi B (Membidangi masalah Perekonomian dan Keuangan Daerah) dalam penyampaian rencana kerjanya oleh Sekretaris Komisi B Benhard, menyampaikan bahwa empat bulan ke depan mulai September hingga Desember 2018 akan memfokuskan pada peningkatan investasi melalui deregulasi perizinan. Untuk itu Komisi B akan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang membidangi terkait perizinan, juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 terutama dari sektor keuangan dan mendorong kepada Pemerintah Daerah Kota Depok bagaimana meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan asli daerah (PAD) dengan melakukan rapat kerja yang intensif dengan OPD terkait seperti
Badan Keuangan Daerah guna mendiskusikan tentang peluang-peluang PAD yang bisa dioptimalkan.

Komisi B juga akan “mendorong terciptanya iklim usaha di Kota Depok” yang kondusif bagi para investor, serta mempercepat peningkatan penanaman modal diperlukan kebijakan Pemerintah Kota Depok untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan izinnya.

Komisi C (membidangi masalah pembangunan) dalam penyampaian rencana kerjanya oleh Veronica Wiwin Widarini dari Fraksi PDIP menyampaikan bahwa pada masa sidang pertama ini Komisi C akan memfokuskan pada fungsi pengawasan pada Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan yang sesuai dengan tupoksi Komisi C yaitu pembangunan, jalan, drainase, sumber daya air, tata bangunan, kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup serta perhubungan dan pariwisata.

Komisi C dalam melakukan fungsi kontrolnya terhadap pembangunan sarana dan prasarana khusus yang dibiayai APBD Kota Depok, mengingat serta belajar dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa program pembangunan baru dimulai pelaksanaanya pada akhir tahun anggaran, sehingga hasil pekerjaannya kurang maksimal bahkan terkesan asal jadi dengan kualitas yang rendah dan akhirnya penyerapan anggaran jadi menumpuk di akhir tahun anggaran.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*