Legislator: “Pengelolaan Pasar TU Harusnya di Bawah Disperindag Kota Bogor, Bukan PD. PPJ”

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Prihapsari Mongan (dok.KM)
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Prihapsari Mongan (dok.KM)

BOGOR (KM) – Hak pengelolaan Pasar Induk Kemang, atau Pasar TU, sesuai perjanjian yang ada seharusnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor. Hal ini di ungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Prihapsari Mongan.

“Seharusnya pengelolaan Pasar TU secara otomatis diserahkan kepada Pemkot Bogor dalam hal ini Disperindag Kota Bogor, bukan ke Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor, karena aset PT. Galvindo masih milik Pemkot Bogor, belum dipisahkan, jadi belum milik PD.PPJ Kota Bogor,” ungkap Anita kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa 07/08/2018.

“Saat ini PD. PPJ Kota Bogor memaksakan pengelolaan karena merasa memiliki SK Walikota tahun 2012 untuk pengelolaan Pasar TU, tapi sampai saat ini belum ada pembuktian SK tersebut secara nyata, bahkan Komisi II belum pernah melihat bukti nyata SK tersebut,” ujarnya.

Anita menuturkan, “adanya pihak ketiga dari PD. PPJ, yaitu PT. Atmosfir Kreasi Mandiri yang mengelola parkir, secara aturan itu tidak boleh, karena PD. PPJ Kota Bogor belum memiliki hak atas pengelolaan Pasar TU.”

“Intinya pengelolaan harus dikembalikan kepada Pemkot Bogor, tidak ada pihak lain yang mengelola, baik itu PT. Galvindo maupun PD.PPJ Kota Bogor. Jika memang PD. PPJ memiliki SK Walikota tahun 2012 ya silakan dibuktikan. Buktikan secara data jangan hanya katanya,” tutur Anita.

“Sekarang yang menjadi pertanyaan kenapa Pemkot Bogor tidak segera mengambil alih Pasar TU, dan juga PD. PPJ Kota Bogor tidak boleh mengelola melalui PT. Atmosfir Kreasi Mandiri karena itu jelas melanggar,” pungkasnya.

Reporter: ddy07
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*