KUPAS KOLOM: Harus Bayar 5 Triliun Kepada Amerika Karena Impor, Jokowi Sakiti Rakyat Petani

Oleh Adri Zulpianto
Koordinator Alaska (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran)

World Trade Organization (WTO) menjatuhkan hukuman kepada Indonesia atas tuntutan Amerika yang merasa dirugikan karena larangan Indonesia untuk impor apel, bawang, anggur, kentang, jus, bunag, buah kering, sapi, ayam, dan daging sapi ke dalam negeri. Setelah upaya banding Indonesia ke WTO kalah, Amerika memenangi tuntutan tersebut di hadapan WTO dengan memberikan Indonesia hukuman sebesar USD 350 juta, atau setara dengan Rp5 Triliun dengan denda setiap tahun yang berubah-ubah dan kemungkinan denda meningkat.

ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) menilai bahwa Jokowi sudah berada di jalan yang benar dengan menolak impor dari Amerika tersebut. Menurut kami, Jokowi telah membangun swasembada pangan, dan menghidupkan petani juga peternak Indonesia. Penolakan impor buah, ayam, sapi tersebut merupakan langkah tepat untuk mendukung ekonomi lokal Indonesia.

Akan tetapi, berhenti impor dari Amerika, bukan berarti Indonesia merdeka dari impor. Jokowi telah impor beras dari Vietnam, gula dari Thailand, anggur dari China, dan vaksin dari India. Impor tersebut menurut data BPS naik signifikan sebesar 88% pada bulan Mei 2018 dibandingkan pada bulan April 2018, serta naik 34,01% dibandingkan bulan April 2017.

Jadi menurut Alaska, Indonesia belum merdeka dari impor. Lepas dari Amerika, Indonesia berpindah haluan ke China. Menghindari persaingan ekonomi Amerika-China, bukan berarti Indonesia harus melanggar perjanjian dagang oleh Amerika, yang justru malah dituntut ganti rugi oleh Amerika. Pelanggaran ini malah menambah kerugian negara di tengah kebutuhan Indonesia terhadap dolar guna mendongkrak devisa negara untuk membayar hutang.

Selain itu, Indonesia yang harus diganjar oleh sanksi WTO atas tuntutan Amerika, harus menunjukkan bahwa Indonesia harus merdeka dari impor hasil pertanian, karena Indonesia adalah negara yang kaya dengan hasil perkebunan, pertanian, dan peternakan. Harusnya Indonesia benar-benar mampu mengelola kekayaan Indonesia dengan baik, menjaga lahan produktif dengan tegas, jangan diubah menjadi kawasan industri, perumahan, dan mall.

Kami menilai, kegiatan impor pemerintah merupakan sebuah kegagalan Indonesia mengelola kekayaan alam Indonesia dan telah menyakiti hati masyarakat petani dan peternak di Indonesia, yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika beban biaya impor tersebut juga menggunakan uang rakyat yang di dalamnya terdapat uang para petani dan peternak.