KUPAS KOLOM: 10 Tahun Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi Minim Inovasi

Komisi Informasi
Komisi Informasi

Oleh Adri Zulpianto, S.H.
Direktur Lembaga Kaki Publik (Kajian dan Analisi Keterbukaan Informasi Publik)

Informasi masih menjadi bahan penting untuk melakukan intervensi masyarakat terhadap kegiatan, kebijakan dan penggunaan anggaran negara, namun setelah digulirkan pada tahun 2008, keterbukaan informasi masih tertutup dan sulit didapatkan hingga ke tingkat desa.

Keterbukaan informasi mewajibkan kepada badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dengan prinsip informasi yang mudah dijangkau, efektif, efisien, dan ekonomis. Jangankan tingkat desa, banyak informasi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang masih tertutup.

Lihat saja web resmi pemerintah provinsi, kota dan kabupaten yang masih banyak diantaranya tidak membuka informasi terkait perencanaan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini termasuk informasi di tingkat SKPD di setiap pemerintah.

Web resmi pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten masih bersifat sebagai ajang narasi pemerintahan, yang dimana web resmi tersebut lebih kepada informasi kegiatan-kegiatan yang bersifat formal, bahkan lebih dominan dengan galeri-galeri foto.

Selain itu, web resmi parpol yang tidak memadai, dimana web resmi parpol tidak mengikutsertakan data kader dan pengurus, mengingat data ini penting untuk administrasi kepemiluan. Seperti seleksi sebagai Bawaslu maupun KPU di tingkat daerah, dimana persyaratannya adalah tidak termasuk dalam bagian partai, baik sebagai anggota maupun pengurus partai dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, seharusnya, parpol dalam laman web resminya mampu menginventarisir data kader, dan pengurusnya.

Menurut kami, tidak tersedianya informasi secara prinsip keterbukaan disebabkan oleh komisi informasi yang masih terjebak pada proses birokrasi. Birokrasi yang tidak sejalan dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini tergambar bagaimana UU tersebut mengamanahkan bahwa permohonan dapat disampaikan secara elektronik, namun sejauh ini, permohonan secara tertulis saja masih tidak optimal.

Komisi Informasi masih belum optimal dalam melakukan pemantauan dan menjalankan amanah Undang-Undang untuk mengevaluasi setiap badan publik. Komisi informasi tidak mengevaluasi secara tepat dan benar terhadap seluruh badan publik yang terikat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*