KUPAS KOLOM: Kepala Daerah Kena OTT Bukti Bukan Karena Soal Kecilnya Gaji, Tapi Minimnya Moral Kepemimpinan

Bupati Lampung Selatan yang terjaring OTT KPK, Zainudin Hasan (stock)
Bupati Lampung Selatan yang terjaring OTT KPK, Zainudin Hasan (stock)

Oleh Wahyudin
Koordinator Investigasi LSM Kaki Publik

Dalam OTT yang menggaet pimpinan tinggi Kabupaten Lampung Selatan, pihak KPK mengamankan bukti berupa uang dengan jumlah yang membuat masyarakat Lampung Selatan menggeleng-gelengkan kepala. Total Rp700 juta dalam bentuk pecahan 50 ribu dan 100 ribu, membuktikan buruknya kredibilitas kepala daerah di tengah-tengah tuntutan kenaikan gaji kepala daerah.

Zainuddin Hasan, selain sebagai adik kandung ketua MPR, Zulkifli Hasan, pun dikenal sebagai ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Lampung.

Maju sebagai Bupati pada tahun 2015, Zainuddin menjadi Bupati Lampung Selatan berpasangan dengan Nanang Ermanto, diusung empat partai yaitu PAN, PKS, PDIP, dan NasDem, namun koalisi ini tidak mampu menjamin bersihnya pemerintahan seperti yang dijanjikan pada saat kampanye.

Di tengah tuntutan kenaikan gaji kepala daerah, maka OTT yang menjaring kepala daerah yang kian marak membuktikan bahwa kenaikan gaji bukanlah solusi untuk mengikis korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Menurut kami, kecilnya pendapatan kepala daerah merupakan pembodohan dan pembohongan publik, karena penghasilan kepala daerah bukan sebesar gaji pokok yg diketahui oleh masyarakat umum, tapi juga ada tunjangan yang didapat dari pendapatan asli daerah.

Diketahui bahwa harta Zainuddin sebesar Rp13,396,204,209 pada tahun 2015 saat mengajukan diri untuk maju sebagai Bupati, padahal tahun 2013 harta Zainuddin sebesar Rp2.331.631750.

Dalam 2 tahun, harta Zainuddin bertambah sebesar 11 miliar. Jumlah tersebut membuktikan bahwa seorang bupati bukanlah orang yang miskin yang kekurangan pendapatan dan membutuhkan uang dari hasil korupsi. Ini adalah masalah mentalitas kepemimpinan, bukan soal besaran gaji atau pendapatan seorang kepala daerah.

Oleh karena itu, kedepannya kepala daerah terpilih harus mampu menunjukkan sikap yang tidak menyakiti masyarakat melalui tindakan amoral dengan merampas uang rakyat.

Kedudukan yang diamanatkan oleh undang-undang dengan jalan pemilu yang demokratis ini harus diisi oleh seseorang yang bermartabat dan berintegritas.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*