KUPAS KOLOM: Kemiskinan Merebak, Ada “Bau Busuk” dari BUMD Migas Kabupaten Bekasi, Miliaran Dana di Korupsi?

Suasana kumuh di bagian utara Kabupaten Bekasi (dok. KM)
Suasana kumuh di bagian utara Kabupaten Bekasi (dok. KM)

Oleh Wahyudin Jali
Koordinator Investigasi Lembaga Kaki Publik (Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik)

Sudah hampir 10 tahun sejak tahun 2008, tidak kurang dari 7 ladang minyak dan gas di wilayah yang dinilai pada tahun 2017 sebagai daerah kumuh Kabupaten Bekasi menghasilkan 233 juta barel minyak dan jutaan kubik gas alam yang dikelola oleh BUMD bernamakan PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (PT. BBWM), namun sejak 5 tahun ke belakang, keuntungannya anjlok sejak dipimpin oleh Bupati Neneng Hasanah Yasin hingga tahun 2016 tercatat keuntungan sekelas BUMD Migas hanya sebesar Rp11 miliar.

Ada yang tidak beres dalam tata kelola BUMD Migas di Kabupaten Bekasi, karena sejak dipimpin oleh Bupati sebelum Neneng Hasanah Yasin, PT. BBWM menyetorkan penghasilannya pada tahun 2012 mencapai Rp70 miliar, namun sejak tahun 2013, setoran penghasilan migas tersebut mulai turun hingga 50%, perusahaan migas tersebut menyetorkan sebesar Rp37 miliar, pada tahun 2014 dan 2015 kembali anjlok mencapai Rp30 miliar, dan terakhir yang paling parah pada tahun 2016, pendapatan PT. BBWM yang menghasilkan minyak dan gas untuk nasional tersebut penghasilannya anjlok hingga 70% yang hanya mencapai Rp11.152.276.630.

UUD 1945 Republik Indonesia telah mengamanahkan bahwa kekayaan alam sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi rasanya amanah tersebut tidak dijalankan oleh Pemkab Bekasi, karena telah menelantarkan daerah penghasil minyak dan gas nasional.

Pada tahun 2017, DPRD Kabupaten Bekasi ingin menggunakan hak interpelasi untuk menangani penurunan pendapatan yang parah tersebut, tapi hingga lewat semester I tahun 2018, jangankan interpelasi, panggilan kepada direksi PT. BBWM saja tidak kunjung dilakukan oleh DPRD.

Advertisement

Maka dari itu, kami dari Lembaga Kaki Publik (Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) menilai bahwa DPRD sebagai wakil rakyat telah dikangkangi oleh perusahaan yang bermasalah. Atas hal ini, seharusnya DPRD menggunakan kewajibannya untuk mengawal proses hukum dan mengawal aspirasi masyarakat, karena mereka dipilih untuk mewakili suara masyarakat. DPRD seperti kemasukan angin, ketika DPRD berurusan dengan hilangnya anggaran-anggaran yang besar di lingkungan Pemkab Bekasi.

Sebagai penyuplai minyak dan gas nasional, kondisi yang memprihatinkan di wilayah utara Kabupaten Bekasi tersebut tidak seharum penghasilannya sebagai penyalur minyak dan gas bagi bangsa, karena pada kenyataanya, Babelan, salah satu wilayah tersubur sebagai ladang minyak dan gas menjadi salah satu nominasi derah terkumuh pada tahun 2017, begitupun halnya dengan Tambun Utara dan Cikarang Utara.

Kondisi tersebut bukan kesalahan masyarakat, melainkan karena memang tidak adanya Pemkab Bekasi yang blusukan hingga ke daerah ini. Terlihat bagaimana sampah terekspos bebas tanpa diakomodir oleh Dinas Kebersihan, jalan rusak parah yang dapat dilihat melalui Google karena memang pembangunan tidak sampai hingga wilayah ini, dan saluran air rumah warga (sanitasi/got/comberan) yang tidak pernah diurus secara serius oleh Pemkab Bekasi.

Ironis, di saat warga negara euforia terhadap infrastruktur Jokowi, warga wilayah utara Kabupaten Bekasi malah merasakan hal sebaliknya.

 

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*