KRPK Blitar: “Korupsi Semakin Meningkat, Penanganan Kasus Terlalu Lamban”

Diskusi Publik KRPK tentang penanganan kasus korupsi di Blitar, Rabu 18/7 (dok. KM)
Diskusi Publik KRPK tentang penanganan kasus korupsi di Blitar, Rabu 18/7 (dok. KM)

BLITAR (KM) – Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar menggelar diskusi publik bertema “Tren Korupsi Jawa Timur periode 2015-2018”, Rabu (18/7/2018) di Sekber Jl. Mendut No 49 Bendo Gerit Sanan Wetan, Blitar.

Dalam diskusi tersebut KRPK turut mengundang para penegak hukum mulai dari Kepolisian Resort Blitar, Kejaksaan Negeri, Inspektorat
Kabupaten dan Kota Blitar, beserta akademisi, mahasiswa, dan awak media.

KRPK juga membeberkan tren tindak pidana korupsi yang berkembang dalam bentuk data agar jenis korupsi serupa bisa segera ditanggulangi, ditangani dengan cepat.

Koordinator KRPK, Imam Nawawi mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini jumlah kasus tindak pidana korupsi semakin meningkat dengan tajam.

Dari data yang di miliki KRPK, di tahun 2015 ada 46 kasus, di tahun 2016 ada 63 kasus, tahun 2017 terjadi 84 kasus dan di tahun 2018 pada semester satu ada 35 kasus.

“Korupsi semakin meningkat jumlahnya. Selama tahun 2015 hingga 2018 total ada 228 kasus, 697 tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp 878,6 miliar dan total suap mencapai Rp 78,5 miliar,” ungkapnya.

Ia, menyinggung kasus di Blitar, contohnya kasus korupsi tanah aset Pemkab Blitar di Jatilengger yang terjadi pada tahun 2008 lalu baru disidik pada tahun 2012. Sampai saat ini sudah ada 2 terpidana dan aktor intelektual belum terungkap masih di P21 oleh Kejaksaan Blitar.

Nawawi juga mengatakan bahwa penanganan kasus korupsi “masih sangat lamban sekali.”

“Masih banyak lagi kasus korupsi mulai dari kasus lampion Kota Blitar, kasus korupsi Jamkesmas, dan kasus korupsi workshop K2 semuanya lama dan lamban. Sedangkan yang dinyatakan bersalah dengan putusan inkrah, bukanlah aktor utama melainkan anak buah dari aktor utama,” terangnya.

“Kami berharap nantinya kita saling berkolaborasi dan penegak hukum bersedia menerima masukan juga saran dari kami, dalam pencegahan
tindak pidana korupsi tidak bisa sendirian tentunya semua elemen masyarakat turut diikutsertakan mulai sejak dini dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga negara,” pungkasnya.

Reporter Haryani.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*