KPAI: “Stop Perploncoan dan Bullying dalam Masa Orientasi Sekolah!”

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (dok. KM)
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Dengan dimulainya tahun ajaran baru hari ini 16/7, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung himbauan agar para orang tua siswa mengantar anak-anaknya ke sekolah sebagai wujud dukungan orang tua terhadap semangat anak-anaknya kembali bersekolah setelah libur panjang.

KPAI juga mendorong sekolah menyiapkan diri menyambut para orang tua dan anaknya masuk sekolah kembali. Tidak sekedar menurunkan anaknya di sekolah dari kendaraan, tetapi juga mengantar masuk ke kelas sang anak.

“Ini sekaligus dapat dijadikan momentum bagi sekolah menyampaikan program-progran sekolah, sekaligus perkenalan orang tua siswa ke wali kelas anaknya dengan masuk ke ruang kelas tempat anak-anaknya akan menuntut ilmu setiap harinya selama berada di sekolah. “Hal ini akan menjadi momentum yang menyenangkan bagi anak-anak. Hal ini juga akan membawa dampak positif ke depannya terhadap keharmonisan hubungan orangtua dan pihak sekolah,” ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, dalam keterangan persnya, Minggu siang (16/7).

Selain itu, KPAI menghimbau pihak sekolah untuk menjamin pelaksanaan masa orientasi peserta didik baru berlangsung dengan aman, ramah dan nyaman bagi siswa baru.

“Untuk itu, maka perploncoan dan bullying harus dicegah semaksimal mungkin. Suasana harus diciptakan penuh kekeluargaan, kondusif dan zero kekerasan,” tambah Retno.

PPDB yang Masih Menyisakan Sejumlah Persoalan

Sementara itu, carut marut pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah masih menyisakan persoalan. Misalnya, masih ada sejumlah siswa belum jelas nasibnya diterima atau tidak di sekolah negeri. Persoalan lain, sejumlah SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah kekurangan siswa akibat terbongkarnya SKTM palsu yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Sampai jumat sore, KPAI masih menerima pengaduan dari seorang ibu yang berdomisili di Tangerang Selatan, yang anaknya belum juga mendapatkan kepastian diterima atau tidak di sekolah negeri pilihannya. Menurut penjelasan orangtua, di Tangsel sempat beberapa kali server PPDB down. Sebelum server PPDB down, nama sang anak masih ada dalam daftar yang diterima, namun begitu server kembali aktif, nama anaknya hilang dari urutan siswa yang diterima sesuai kuota. Ketika protes, dijanjikan Senin 16 Juli 2018 akan ada kepastian sekolah anaknya.

“Orang tua itu tentu saja kebingungan, karena Senin sudah dimulainya tahun ajaran baru, sementara kepastian sekolah di negeri belum jelas dan belum mendaftar ke sekolah swasta,” terang Retno.

Selain itu, pasca pembatalan 78 ribu lebih SKTM palsu, sejumlah sekolah di Jawa Tengah kekurangan siswa. Pasca kebijakan Gubenur Jawa Tengah untuk pihak sekolah melakukan verifikasi lapangan calon peserta didik yang menggunakan SKTM, yang kemudian mengakibatkan pembatalan, ternyata para orangtua yang menggunakan SKTN palsu tersebut disarankan memilih sekolah swasta.

“KPAI akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan pemerintah daerah melakukan pemenuhan hak atas pendidikan para siswa tersebut sebagaimana dijamin peraturan perundangan yang berlaku,” pungkas Retno.

Reporter : Deva
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*