Kelompok Organisasi Mahasiswa “Cipayung Plus” Tolak Keras Penghapusan Premium Selama Asian Games

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam kelompok
Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam kelompok "Cipayung Plus" (dok. KM)

BOGOR (KM) – Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam “Kelompok Cipayung Plus” menggelak konsolidasi dalam menyikapi kinerja pemerintahan Republik Indonesia (RI), Kamis 05/07/2018 di Sekretariat GMKI Bogor.

Di antara organisasi mahasiswa yang terlibat adalah SEMMI Cabang Bogor, GMKI Bogor, GMNI Bogor, HMI Cabang Bogor, HMI Cabang Kota Bogor, KAMMI Daerah Bogor, IMM Bogor, LMND EK Bogor, PMII Cabang Kota Bogor, dan beberapa aktifis kampus lainnya seperti MPM UIKA dan BEM PTM.

“Setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah RI itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya, pertahanan serta keamanan bangsa dan negara,” ungkap Rizqi Fathul Hakim, Ketua Umum SEMMI Cabang Bogor kepada awak media.

“Hari ini, menyikapi penghapusan BBM jenis premium selama pelaksanaan Asian Games 2018, kami seluruh gerakan yang tergabung dalam Cipayung Plus dengan tegas menolak hal tersebut.”

Rizqi menuturkan, “dengan dihapusnya BBM jenis premium sangat jelas dan nyata, ini sangat bersinggungan dengan persoalan kesejahteraan rakyat. Negara dalam hal ini pemerintah RI tidak dapat memberikan keadilan untuk rakyatnya, hanya mementingkan kepentingan-kepentingan tertentu saja.”

“Kami menegaskan, menolak keras penghapusan BBM jenis premium selama pelaksanaan ASEAN Games 2018, dan menuntut Plt Direktur Pertamina Nicke Widyawati untuk menutup pom-pom yang nakal.”

“Jika negara tidak bisa memberikan keadilan untuk rakyatnya, maka rakyat akan mencari sendiri keadilannya. Jika rakyat tidak bisa mencari keadilannya, maka Allah yang akan mengadili kita semua,” ujarnya.

Sementara ketua HMI Cabang Bogor Joni mengatakan bahwa BBM premium “sangat rekat” dalam kehidupan sehari-hari rakyat.

“Kenaikan yang timbul hari ini, merupakan domain yang pasti dalam setiap periode pemerintahan,” ujarnya.

“Jadi setiap kebijakan pemerintah yang keluar, tolong jangan jadikan kebijakan tersebut bagian dari skenario politik yang mengorbankan kepentingan rakyat. Sudah cukuplah kenaikan 12 kali, terlepas dari subsidi dan non subsidi, barang-barang yang sudah naik tidak akan turun lagi, jangan jadikan sandiwara hal-hal yang mengorbankan kepentingan orang banyak,” tutupnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*