DPR Akan Panggil Menteri BUMN Terkait Pemberian Izin Penjualan Aset Pertamina

Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo (dok. KM)
Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Surat dari Menteri BUMN Rini Soemarno kepada PT. Pertamina yang menyetujui penjualan aset-aset perusahaan dalam rangka mempertahankan kondisi kesehatan keuangan beredar viral dan membuat masyarakat bertanya-tanya.

Kondisi tersebut juga sampai ke telinga anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo. “Kami mendengar surat yang beredar di masyarakat tentang persetujuan menjual aset-aset perusahaan milik negara, dalam hal ini PT. Pertamina,” ujarnya kepada wartawan siang ini 19/7.

Lebih lanjut Sartono menjelaskan, “Kalau menurut Undang-undang tentang penjualan aset milik Negara, kalau di bawah 10 miliar itu bisa langsung diputuskan oleh BUMN tersebut, kalau nilai aset yang dijual mencapai 100 miliar harus melalui persetujuan Presiden, tetapi kalau sudah di atas 100 Miliar di dalam Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara harus dengan persetujuan DPR.”

“Kami melihatnya dengan UU itu pegangan kita, jadi kita bertindak acuannya adalah UU,ā€ kata politisi Partai Demokrat itu.

Adapun rapat tadi bersama Kementerian BUMN yang diwakili oleh Menteri Perindustrian sudah sepakat untuk pendalaman-pendalaman pada hari Senin, terkait surat yang beredar di lapangan,ā€ kata Sartono, Kamis 19/7 di Kompleks DPR Jakarta.

Advertisement

“Rapat yang sudah kita sepakati bahwa hari Senin tanggal 23 Juli akan kita bahas untuk mengkonfirmasi perihal kebenaran surat tersebut, agar kita juga bisa memberikan jawaban kalau ada pertanyaan-pertanyaan oleh masyarakat tentang akan dijualnya aset Pertamina itu,ā€ sambungnya.

Seperti yang dikutip portal berita kumparan, Menteri BUMN Rini Soemarno memberi restu kepada PT Pertamina (Persero) untuk menjual aset-aset perusahaan dalam rangka mempertahankan kondisi kesehatan keuangan melalui surat berjudul “Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Kesehatan Keuangan PT Pertamina (Persero)”.

Dalam surat yang dibuat dan ditandatangani Rini pada 29 Juni 2018 itu, dijelaskan bahwa sebelumnya Direksi Pertamina mengirim surat ke Kementerian BUMN pada 6 Juni 2018. Direksi Pertamina meminta izin untuk menjual aset-aset agar keuangan perusahaan tetap sehat.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*