BEM Unsyiah Sayangkan Sikap Menteri BUMN Tentang Pelepasan Aset Pertamina

BANDA ACEH (KM) – Beredarnya surat yang mengizinkan penjualan aset PT Pertamina (Persero) tertanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Menteri BUMN Rini Soemarno membuat protes publik. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Menteri BUMN itu.

“BUMN sebagai lokomotif penggerak ekonomi Indonesia khususnya Pertamina merupakan aset strategis bangsa yang tidak boleh secara cuma-cuma dijual begitu saja,” ujar Ketua BEM Unsyiah, Muhammad Yasir, dalam pernyataan yang diterima KM sore ini 23/7.

Akuisisi Pertagas oleh PGN berawal dari gagasan membentuk holding migas dengan harapan untuk mendorong perekonomian dan ketahanan energi nasional melalui sinergi antara Pertamina dan PGN. Holding akan menghubungkan infrastruktur gas dari Indonesia bagian barat (Arun), hingga bagian Timur (Papua) tanpa ada duplikasi.

Pembentukan holding BUMN Migas diiringi dengan adanya gejolak di tubuh Pertamina, antara lain pembubaran direktorat gas, pencopotan dan pengosongan jabatan strategis di Pertamina dan Pertagas.

Menurut Ketua BEM Unsyiah itu, Pertamina sebagai pemegang mayoritas saham dan penerima mandat holding migas seharusnya tidak melepas fungsi dan jabatan strategis.

“Skandal-skandal besar di Negeri Indonesia tercinta sudah banyak menggerogoti kemampuan negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Padahal dalam UUD nomor 14 pasal 33 jelas tertulis hal-hal vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, diantaranya gas bumi, harus dikelola oleh negara,” lanjutnya.

“Pertamina merupakan aset yang begitu penting bagi Indonesia, sudah sepatutnya pemerintah mengelola dengan baik aset tersebut demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita tidak ingin terulang kembali aset negara kita satu persatu mulai lepas dari tangan Ibu Pertiwi. Tentu kita masih ingat kasus penjualan Indosat dan kita tidak ingin hal tersebut menimpa Pertamina,” katanya.

Yasir juga menilai terjadinya pelepasan aset Pertaminan merupakan sebuah gambaran dari buruknya pengelolaan anggaran subsidi bahan bakar dan LPG oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Senada dengan hal tersebut, M. Haris Munandar selaku ketua departemen Polhukam BEM Unsyiah menyesali tindakan pemerintah era Jokowi yang “dengan mudah” melepas aset negara.

“Kami para mahasiswa dengan tegas menolak penjualan aset Pertamina, harus dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang telah disepakati oleh Menteri BUMN Rini Soemarno,” tegasnya.

Haris juga menambahkan, “jika pemerintah sudah menjual aset negara, itu artinya sudah terpuruk berada pada jalan buntu. Jika rezim terus menerus mengendalikan kebenaran, maka ada kebohongan yang dikendalikan. Para pekerja Pertamina dan rakyat tidak tinggal diam melihat aset-aset perlahan digadaikan dan lepas dari genggaman bumi Pertiwi dan stop bohongi rakyat,” pungkas Haris.

Reporter: Ariandy

Editor: HJA