Kasus Penyerobotan Lahan, “Aliansi Petani Jonggol” Serahkan Nama Keluarga RY dan Pejabat Bogor ke KPK

Aksi protes petani yang tergabung dalam
Aksi protes petani yang tergabung dalam "Aliansi Petani Jonggol" di Jakarta, Kamis 7/6 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Aksi ujuk rasa “Aliansi Petani Jonggol” (APJ) di Istana Negara dan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menuntut proses hukum terhadap dugaan penyerobotan tanah milik petani di Jonggol, Kabupaten Bogor, oleh mantan bupati Bogor Rahmat Yasin dan keluarganya.

Bahkan sebelumnya, nama sejumlah pejabat dan mantan pejabat pemerintahan Kabupaten dan Kota Bogor yang diduga terlibat dalam penyerobotan tanah warga dan petani Jonggol juga diserahkan kepada KPK, yaitu Rahmat Yasin, wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh, anggota DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin, Asisten Pemerintah dan Kesra Kabupaten Bogor Burhanuddin, Ketua Baznas Kabupaten Bogor H. Lesmana, Ketua Kadin Kabupaten Bogor Rudi Ferdian, Camat Tajurhalang Nurhayati, Kadis Kominfo Kabupaten Bogor Wawan M. Sidik, dan Camat Jasinga Asep Aer.

Menanggapi kasus tersebut, Koordinator Investigasi di Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menjelaskan, “Permasalahan konflik agraria seringkali merugikan pihak rakyat kecil termasuk petani, seperti yang terjadi di Jonggol Kabupaten Bogor,” jelasnya kepada awak media, Minggu 10/06/2018.

“Ya konflik perebutan lahan, apalagi diduga adanya penyerobotan lahan oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan, sangat jelas akan merugikan rakyat kecil,” tambahnya.

“Tanah merupakan sumber penting penghidupan rakyat kecil, namun mereka harus sering dihadapkan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan rakus, seperti oknum pengusaha, oknum penguasa, bahkan penguasa sekaligus pengusaha,” kata Jajang.

“Konflik tanah di Jonggol dan beberapa daerah lain di wilayah Indonesia, menunjukan kepada kita bahwa hasil dari otonomi daerah menghasilkan ‘raja-raja kecil’. Bahkan mereka terindikasi zalim terhadap rakyat dengan menyerobot tanah masyarakat seenaknya.”

“Jika sudah terjadi seperti ini, konflik antara rakyat kecil dengan orang berpengaruh, sangatlah tidak imbang dan berpotensi merugikan pihak rakyat kecil. Kita berharap orang yang lebih berkuasa dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, bisa turut hadir di tengah-tengah kesulitan rakyatnya.”

“Jangan sampai konflik tanah ini berlanjut menjadi konflik berdarah. Kalau ini terjadi pasti warga Jonggol menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkasnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*