RUU Anti-Terorisme Sah Menjadi Undang-Undang

Suasana Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jumat 25/5 (dok. KM)
Suasana Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jumat 25/5 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Akhirnya DPR RI mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sempat alot dibahas selama dua tahun belakangan. RUU itu akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Jumat 25/5, Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto selaku pimpinan rapat pengambilan keputusan tingkat II tersebut menyampaikan kepada peserta sidang apakah dapat menyetujui RUU Antiterorisme menjadi UU, yang langsung dijawab “Setuju” oleh seluruh peserta sidang yang hadir.

Penuntasan pembahasan RUU Antiterorisme dalam waktu singkat ini juga sesuai dengan janji Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang menyatakan kesiapan DPR untuk mensahkan RUU Antiterorisme pertengahan bulan Mei ini.

Adapun RUU Antiterorisme ini sendiri mulai dikebut kembali pembahasannya di pertengahan Mei 2018 setelah serangkaian aksi teror, mulai kerusuhan di Lapas Mako Brimob Depok, hingga rentetan aksi bom bunuh diri berturut-turut di Surabaya yang melibatkan dua keluarga.

Desakan revisi UU tersebut agar segera diselesaikan pun makin kencang. Ditambah lagi, Presiden Jokowi menyatakan akan segera mengeluarkan Peraturan Pemereintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Antiterorisme jika hingga bulan Juni DPR tidak segera menuntaskan pembahasan RUU Antiteorisme tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis 24/5, pihak DPR dan Pemerintah telah menyepakati definisi terorisme yang menjadi sebab alotnya pembahasan RUU tersebut. 10 Fraksi DPR RI menyetujui definisi alternatif II yang memasukan frasa motif ideologi, politik dan gangguan keamanan, dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme, yang kemudian juga disetujui oleh pihak pemerintah.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*