Komisi I: “Tidak Mungkin DPR Bilang Tidak Perlu Koopssusgab”

JAKARTA (KM) – Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan Menkumham pada Kamis 24/5 difokuskan terkait rencana pemerintah membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI, terkait bagaimana bentuk dan operasionalnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengungkapkan bahwa agenda rapat kemarin memfokuskan pada “isu aktual”, terutama terkait niatan pemerintah membentuk Koopssusgab yang merupakan implementasi dari RUU Anti Terorisme.

“Bukan cuma jadi diaktifkan, namun bagaimana bentuknya, operasionalisasinya dan isinya seperti apa,” kata Satya.

Menurutnya, pelibatan TNI dalam RUU Antiterorisme (sekarang sudah menjadi UU Antiterorisme) terlepas ada atau tidak ada Koopssusgab, tetap melibatkan TNI dalam peranannya membantu Polri dalam penanganan terorisme.

“Selain itu, pembentukan Koopssusgab dinilai lebih efektif, mudah dan tindakan lebih cepat, seperti yang diharapkan,” cetus Satya.

“Kami mau mendengar ke mana arahnya dari pemerintah. Tidak mungkin DPR bilang tidak perlu, namun harus mendengarkan dahulu lalu memberikan masukan. Bagaimana irisan dengan UU Terorisme yang disahkan, irisan dengan UU TNI, irisan dengan UU Intelijen,” pintanya.

Adapun pembentukan Koopssusgab merupakan respons atas terjadinya rentetan aksi teror yang dilakukan para terduga terorisme.

Karena itu, menurutnya, pembentukan Koopssusgab dimaksudkan agar ada tindakan efektif dan cepat dalam menangani aksi teror dan pihak Kepolisian sudah mengakui akan meminta bantuan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

Satya mengungkapkan, pihaknya masih melihat ada suatu kejadian yang tidak bisa ditangani saat ini, “Sehingga kalau sudah ditangani maka tidak mungkin ada ledakan di Surabaya,” pungkas politisi Golkar itu.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA