Legislator: KPU Tidak Berhak Cabut Hak Politik Mantan Narapidana

Anggota Komisi III DPR-RI Eddy Kusuma Wijaya (dok. KM)
Anggota Komisi III DPR-RI Eddy Kusuma Wijaya (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Peraturan KPU mensyaratkan bahwa mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kasus korupsi tidak boleh menggunakan hak politiknya untuk mencalonkan diri menjadi anggota DP maupun , DPRD tingkat provinsi dan Kota.

Hal itu sempat memicu perdebatan antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota Komisi 2 DPR RI Eddy Kusuma Wijaya menilai bahwa peraturan KPU itu klasifikasinya di bawah undang-undang, sehingga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya.

“Kemarin saat rapat dengan KPU dan Bawaslu kita sudah membahas di Komisi II terkait pasal-pasal yang dijadikan peraturan KPU, agar KPU dalam membuat peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang,” ucap Eddy saat ditemui KM di ruangannya, Jumat 25/5, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Kita mengacu pada putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, jadi dalam ketentuan ini kita menyikapi putusan tertinggi yakni MA.”

“Kalau seorang terpidana tidak dicabut hak politiknya setelah dia menjalani masa hukuman, sesuai dengan keputusan pengadilan, dia dapat lagi mengikuti kegiatan politik,” sambungnya.

Advertisement

“Karena di dalam putusan pengadilan itu dicantumkan bahwa seseorang dihukum 5 tahun dan dicabut hak politiknya, atau hak politik itu dicabut berperiode, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang dicabut selamanya,” terang politisi PDIP itu.

“Waktu pembahasan kemarin sudah disetujui oleh semua… dan KPU juga menyetujui syarat itu.
Jadi setelah dia menjalankan hukuman, kalau dia tidak dicabut hak politiknya, dia dapat lagi mencalonkan diri di legislatif, baik di tingkat DPRD provinsi dan kota.”

“Jadi KPU tidak boleh membuat peraturan lain, atau misalnya KPU mencabut hak politiknya orang, mestinya yang mencabut hak politik seseorang itu adalah pengadilan,” tambah Eddy.

“Nah, selama tidak dicabut hak politiknya, dia hanya menjalani hukuman yang sudah ditetapkan,” tutupnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*