Aktivis Dorong Masyarakat Laporkan Perampasan Tanah dalam Kasus Hibah Tanah RY

BOGOR (KM) – Kasus dugaan penyerobotan tanah milik Negara dan milik masyarakat di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tengah menyita perhatian publik.

Banyak pihak setuju agar kasus tersebut ditindaklanjuti oleh pihak-pihak berwenang, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemantau Kebijakan (HIMAPEKA) Bogor Raya Ikiw Sisingamaharaja mengatakan, “KPK harus menelisik dugaan tindak pidana korupsi menyangkut kerugian Negara terkait kasus hibah tanah ke RY [mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin] dan kroninya,” ungkapnya kepada kupasmerdeka.com Senin 07/05/2018.

”Jika berdasarkan penyelidikan KPK dan audit BPK nanti ditemukan adanya tindak pidana, maka KPK harus segera menetapkan tersangka kepada pihak-pihak yang terlibat siapapun itu.”

“Mau adiknya Bupati, mau saudaranya Bupati, bahkan pejabat publik sekalipun kandangi saja kalau merugikan Negara, apalagi menindas rakyat,” kata Ikiw.

Ikiw menuturkan, “kepada warga Desa Singasari yang merasa dirugikan dalam tanda petik diserobot tanahnya, warga berhak melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).”

“Melaporkan suatu tindak pidana merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara” dan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya, di ancam pidana paling lama 4 (Empat) tahun penjara.”

“Selanjutnya masyarakat dapat menempuh proses perdata ke pengadilan untuk mengajukan pembatalan sertifikat tanah yang telah terbit atas nama pihak-pihak penyerobot karena warga tidak pernah memperjualbelikan tanah miliknya ke pihak manapun.”

“Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004, setiap orang ataupun badan hukum perdata berhak mengajukan gugatan apabila SHM tanah diterbitkan diatas tanah/lahan milik penggugat,” tutupnya.

Reporter: Rendi/Dody
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*