DPW AWDI Aceh: “Wartawan Bukan Duri Dalam Daging, Tapi Ujung Tombak Kesuksesan Suatu Daerah”

ACEH TAMIANG (KM) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) merasa “prihatin” terhadap nasib para wartawan saat ini. Organisasi tersebut mengkhawatirkan banyaknya ancaman, intimidasi dan kekerasan, bahkan larangan dalam meliput berita berkenaan dengan kinerja pejabat maupun pengawasan sebuah proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Ketua DPW AWDI Provinsi Aceh Andi Syahputra, wartawan dalam mencari fakta dan berita terus nasibnya terberangus, sehingga para oknum pejabat akan lancar melakukan tindakan korupsi dan manipulasi yang akan merugikan pemerintah dan masyarakat.

“Kebebasan wartawan dalam mencari informasi sudah sangat terbelenggu. Undang-undang tentang pers no 40 Tahun 1999 dan undang undang keterbukaan informasi publik yang telah disepakati bersama oleh para pimpinan organisasi pers dan majelis pers seakan sudah tidak ada artinya,” ujar Andi.

“Insan pers sudah jelas dilindungi oleh Undang-undang dalam mencari informasi yang akan di jadikan sebuah berita untuk masyarakat, jika seorang wartawan tidak diperbolehkan menggali informasi, bahkan sampai diintimidasi khususnya terkait dengan urusan pemerintahan, ini sudah sangat jelas melanggar Undang-undang pers,” ungkapnya kepada awak media Jumat (06/04/2018).

“Seluruh wartawan dan insan jurnalis dalam berekspresi lewat tulisan sebagai karya nyatanya dalam menyelusuri kasus, harus menggali informasi dan data terkait dengan kebenaran sebuah karya berita.”

“Kenapa harus ada intimidasi dan larangan sampai kekerasan terhadap wartawan? Siapa yang memicu persoalan ini hingga membatasi ruang gerak wartawan, apakah sikap dari kebijakan Pemerintah, atau arogansi para pejabat yang memang tidak mau di usik privasinya atau ikut campurnya tangan wartawan di dalam pelaksanaan pengawasan sebuah proyek?” ketusnya.

Andi mengatakan bahwa pihaknya mendapat banyak laporan dari wartawan di daerah yang tidak diperkenankan meliput.

“Ingat fungsi wartawan itu adalah memberitakan memberikan informasi terbuka untuk kepentingan masyarakat luas. Baik melalui media elektronik, cetak, maupun media online. Beberapa kasus dan laporan yang diterima AWDI dari daerah, banyak wartwan mengeluh tidak diperkenankan meliput,” tuturnya.

“Mereka sebagai wartawan yang dilindungi dengan Undang-Undang sebagai pemuat berita pastinya ada izin baik izin penerbitan, wartawan dibekali KTA dan surat tugas resmi dari para pimpinan redaksi mereka masing-masing, malah mereka juga ikut bergabung dalam wadah organisasi pers yang ada,” jelasnya.

“Kurang apa lagi? Bila ada hal-hal kecil dan sepele ditegur, dinasehati saya berfikir itu lebih arif dan bijaksana ketimbang ada bahasa keras pengusiran ancaman tindak kekerasan dari para pejabat terhormat. Wartawan itu juga manusia punya perasaan dan hati. Mana yang baik pasti diterima yang tidak baik dapat dicarikan solusi. Kalau terus menerus terjadi konflik yang selalu menyudutkan wartawan. Maka bersiaplah dengan ledakan demo mosi tulisan yang akan merugikan para pihak tentunya,” sambungnya.

Adapun DPP AWDI telah mengeluarkan pernyataan sikap yang tegas pada pertemuan di Sekber dan Majelis Pers maupun dalam forum rapat, menolak keras tindakan intimidasi kekerasan pejabat siapapun dan apapun bentuknya terhadap wartawan.

“Dan silahkan anda terus lakukan tulisan anda sebaik dan sebagus mungkin kalau itu adalah sebuah karya tentang kebenaran, karena kebenaran adalah segalanya. Sebagai bagian dari organisasi yang telah turut menandatangani lahirnya Dewan Pers dan kode etik wartawan Indonesia, mengajak semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah, serta para petinggi organisasi pers mari sama-sama hargai mereka yang melakukan tugas mulia, karena yakin tulisan karya mereka semata-mata buat kepentingan kemajuan Bangsa ini,” pungkasnya.

Reporter: Andi
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*