Sejumlah Pejabat Pemkab Aceh Timur Berstatus Tersangka Masih Beraktifitas Seperti Biasa

Khairul Hisam, SH. MH Kasi Intel Kejaksaan Negeri Idi, Aceh Timur (dok. KM)
Khairul Hisam, SH. MH Kasi Intel Kejaksaan Negeri Idi, Aceh Timur (dok. KM)

ACEH TIMUR (KM) – Kejaksaan Negeri Idi menetapkan sejumlah pejabat di instansi pemerintahan Kabupaten Aceh Timur sebagai tersangka beberapa waktu yang lalu, dalam tiga kasus tindak pidana korupsi.

Adapun ketiga kasus korupsi tersebut, yakni yang pertama kasus korupsi bantuan sosial bibit kedelai pada program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai Pola Non Kawasan di Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari APBN tahun 2015 yang melibatkan 3 pejabat Dinas Pertanian Aceh Timur yaitu SY, SW dan HW; yang kedua kasus korupsi Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Dana Sertifikasi Guru Semester II Triwulan IV tahun 2017, yang menjerat 2 pejabat Dinas Pendidikan Aceh Timur, yakni AB (56) dan HS (36); dan yang ketiga untuk kasus korupsi iuran PGRI yang juga melibatkan seorang pejabat Dinas Pendidikan yaitu KD (43 Tahun).

Sementara itu, keenam pejabat yang berstatus tersangka tersebut masih beraktifitas seperti biasanya dan belum ada penahanan dari pihak penyidik Kejaksaan Negeri Idi.

Advertisement

Menurut keterangan dari Kepala Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Irfan Kamal, “Untuk pemberhentian dan pergantian pejabat di kedua instansi pemerintah yang sedang bermasalah dengan hukum tersebut masih dalam proses dan belum ada keputusan.”

“Saat ini, pemberhentian keenam tersangka yang menjabat di kedua instansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur sedang dalam proses.” ujarnya.

Saat awak media mengkonfirmasi tentang penahanan 6 tersangka Tipikor dari pejabat Pemkab Aceh Timur, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Idi Khaerul Hisam mengatakan, para tersangka yang dimaksud itu baru penetapan sebagai tersangka, namun belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. “Apabila Tim Penyidik menganggap perlu maka akan ditahan, namun jika dianggap tidak menghambat penyidik saat pemeriksaan maka tidak dilakukan penahanan,” jelasnya.

“Hal itu tergantung pertimbangan dari penyidik. Dengan tidak ditahannya para tersangka tetapi tidak menghambat proses pemeriksaan, maka penyidik tidak melakukan penahanan, namun jika sebaliknya maka penyidik akan melakukan penahanan,” ungkap Khaerul Hisam kepada awak media KM.

Reporter: ZK
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*