Buka Masa Sidang DPR, Bamsoet Minta Polri Usut Tuntas Kasus-kasus Penganiayaan Tokoh Agama

JAKARTA (KM) – Pidato Ketua DPR Bambang Soesatyo pada Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan ke-4 tahun 2017-2018 hari ini ia beri judul “Kami Pelayan Rakyat“.

Berbicara tentang masa reses ketika para anggota DPR menyerap aspirasi dari konstituen masing-masing, ia mengaku “percaya, seberat apapun tantangan yang ada, saudara-saudara semua mampu merangkul rakyat, menyerap aspirasi mereka, dan mewujudkan mimpi kita bersama untuk memajukan Indonesia dan menciptakan sebuah negeri yang membanggakan kita semua,” ujar Bamsoet.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga “mengecam keras” peristiwa penganiayaan kepada ulama, kiyai, dan guru agama yang diduga dilakukan orang gila sehingga mengakibatkan kematian dan luka parah.

“Demikian pula kasus penyerangan kepada Pastur serta beberapa Jamaah yang terjadi di Gereja Santa Lidwina di Sleman Yogyakarta dan berbagai penyerangan lain yang terjadi terhadap para ulama kita di berbagai pelosok tanah air.”

“Pimpinan Dewan mendesak aparat kepolisian untuk bertindak tegas dan menemukan aktor dibalik peristiwa tersebut, agar tidak menimbulkan rasa cemas dan ketakutan sehingga mengganggu ketentraman masyarakat,” lanjutnya.

Ia juga mengapresiasi keberhasilan Tim Gabungan Kepolisian, BNN, TNI dan Bea Cukai yang menggagalkan upaya penyelundupan 1 ton plus 1,6 ton narkoba, serta 3 ton jenis sabu di Perairan Kepulauan Riau.

“DPR meminta aparat kepolisian supaya penindakan tidak berhenti kepada para awak kapal, melainkan perlu diusut tuntas sampai ke bandar besarnya. Supaya membuat efek jera bagi para sindikat bandar narkoba yang masuk ke Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan negara ini menjadi syurga bagi masuknya narkoba dari negara-negara asing. Jika perlu, segera tenggelamkan kapalnya dan hukum mati pelakunya.”

Terkait dengan hal itu, DPR mendorong Pemerintah untuk segera menyampaikan revisi Undang-Undang tentang Narkotika yang sudah masuk Prolegnas Prioritas tahun 2018. Menurut Bambang, Undang-Undang Narkotika yang ada saat ini “sudah tidak memadai lagi” dalam memberikan efek jera kepada para bandar maupun pengedar narkoba.

Sementara usai Rapat Paripurna Bamsoet mengungkapkan kepada sejumlah awak media terkait RUU KUHP.

“Kita sudah melakukan rapat panja RUU KUHP untuk masa sidang yang sedang kita jalankan ini,” ucap Bamsoet.

“Mudah-mudahan masa sidang ini bisa kita tuntaskan sebelum habis masa sidang pada tanggal 27 April mendatang.”

“Semua usulan kita terima dengan baik, apakah itu masuk akal atau tidak tergantung masyarakat yang akan menilainya, yang pasti kami hanya memahami ketentuannya dan menunggu hingga 30 hari jika presiden tidak menandatangani UU ini maka UU ini berlaku,” tambah politisi Partai Golkar itu.

“Jika masyarakat atau publik yang tidak setuju dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*