KUPAS KOLOM: Dicari, Pemimpin Kualitas Global Bukan Gombal!

Mantan Menko Maritim Rizal Ramli (dok. Maritim.go.id) Mantan Menko Maritim Rizal Ramli (dok. Maritim.go.id)

Oleh Edy Mulyadi*

“Gus Dur mau menyerahkan cap Garuda Indonesia kepada siapa? Saya atau Widjojo? Kalau mau diserahkan kepada orang lain, silakan. Tapi saya mundur dari jabatan Menko Perekonomian,” kata Rizal Ramli dengan nada datar, tapi tegas.

Kutipan dialog itu terjadi saat Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur minta Rizal Ramli mengikutsertakan Widjojo Nitisastro dalam rombongan delegasi Indonesia ke sidang Consultative Group for Indonesia (CGI) di Tokyo, Jepang, 17-18 Oktober 2000. Sesuai namanya, misi Delegasi RI adalah mencari utang baru ke negara-negara maju yang tergabung dalam CGI guna membiayai APBN yang masih banyak bolong.

Bukan tanpa alasan kalau Gus Dur menghendaki Widjojo ikut dalam rombongan. Banyak pihak yang menakut-nakutinya, bahwa tanpa Widjojo Indonesia bakal gagal memperoleh komitmen utang luar negeri baru. Maklum, selama belasan bahkan puluhan tahun, Delegasi Indonesia ke perundingan-perundingan internasional seperti itu memang selalu dipimpin Widjojo. Seolah-olah, arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru itu menjadi ‘jaminan mutu’ suksesnya Indonesia mendulang utang.

Tapi, sepertinya Menko pilihan Gus Dur itu punya rencana lain. Dia ingin mengakhiri mitos kehebatan “Mafia Berkeley”. Itulah sebabnya, lelaki yang akrab disapa RR tersebut bisa dengan tegas mengatakan, “pilih saya atau Widjojo!” Padahal Gus Dur hanya minta dia melibatkan Widjojo, bukan menjadi Ketua Delegasi Indonesia.

Akhirnya, tim Indonesia berangkat ke Tokyo tanpa Widjojo. Sejumlah ekonom dan media mainstream yang selama ini menjadi antek neolib pun ramai mem-bully. Bak irama koor, mereka ramai-ramai ‘meramal’ bahwa Indonesia bakal gatot alias gagal total. Tim Indonesia akan pulang dengan hasil mengecewakan, dan seterusnya dan seterusnya. Maklum, yang memimpin delegasi adalah Menko Perekonomian Rizal Ramli yang baru seumur jagung duduk di pemerintahan, dan tanpa Widjojo pula!

Tapi takdir berkata lain. Tim ekonomi yang dipimpin RR sukses mendapat komitmen utang luar negeri baru sebesar US$ 4,8 miliar. Ini adalah jumlah terbesar yang pernah diraih Indonesia. Bukan hanya itu, mereka juga berjaya mengantongi hibah sebesar US$ 500 juta lebih. Sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Mereka yang doyan nyinyir dan para penghamba neolib mungkin akan mencoba menepis, bahwa sukses tadi karena RR berbekal ‘stempel Garuda’. Jabatannya selaku Menko Perekonomian menjadi kunci akses di kalangan petinggi negara-negara anggota CGI.

Tapi sepertinya argumen itu jelas keliru besar. Akses dan jaringan internasional yang dimilikinya bukanlah hadiah dari jabatan yang dia sandang. RR sudah membangun interaksi panjang dengan banyak pihak termasuk dunia internasional, jauh sebelum masuk ke lingkar kekuasaan.

Bertemu tokoh-tokoh berpengaruh

Luasnya jaringan dan pengaruh di masyarakat internasional itu ternyata masih ada hingga kini. Buktinya, pekan silam ekonom senior Rizal Ramli berbagi cerita perjalanannya di Jepang. Dalam lawatan singkat (28 Januari-2 Februari 2018) ternyata agenda RR yang juga pernah menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu lumayan padat. Dia bertemu dengan banyak orang, mulai dari pejabat dan mantan pejabat Jepang, kalangan bisnis, sampai sejumlah profesor dan peneliti yang disegani.

Di sana, misalnya, RR bertemu dengan Fumio Kishida. Tokoh ini adalah anggota DIET dan eks Menlu Jepang. Dia juga Chairman of Policy Research Council partai berkuasa Liberal Democratic Party (LDP). Keduanya berdiskusi tentang aspek-aspek geostrategi dan implikasinya serta upaya-upaya peningkatan hubungan kedua negara. Dialog dengan tema serupa juga dilakukan dengan para ahli dari Universitas Tokyo.

Di Jepang Rizal Ramli juga memenuhi undangan profesor Mitsuo Nakamura, seorang Indonesiais dari Chiba University, Jepang. Nakamura pernah secara khusus meneliti Muhammadiyah dan Islam di Indonesia. Sahabat lama lain yang ditemuinya adalah Yukio Takeuchi, mantan wakil menteri luar negeri Jepang.

Keidanren, organisasi pengusaha berpengaruh di Jepang pun mengundang Rizal Ramli untuk memberikan paparan tentang situasi perekonomian Indonesia terakhir. Mereka butuh informasi dari tangan pertama yang dianggap kredibel guna dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan aksi korporasi ke depan.

Selain itu, RR tampil sebagai pembicara di GRIPS Forum 2018. Acara yang digelar oleh Graduate of Institute for Policy Studies (GRIPS) ini bertajuk Changing Geo Political Dynamics, Indonesia and Japan. Pada backdrop acara, panitia menambahi embel-embel His Excellency di depan nama Rizal Ramli.

Agenda lainnya, dia berdiskusi dengan Yusio Fukuda, Perdana Menteri Jepang pada 2007-2008. Fukuda kini menjadi Ketua Asosiasi Jepang-Indonesia (Japindo). Tokoh lain yang ditemuinya adalah Takeshi Shiraishi, Presiden IDE-JETRA dan juga seorang Indonesiais.

Rizal Ramli sendiri lebih suka menyebut perjalanannya ke Jepang sebagai kunjungan untuk bertemu sahabat-sahabat lamanya. Dalam rangkaian bincang-bincang formal dan nonformal tersebut, dia menawarkan kerjasama Indonesia-Jepang untuk membangun Asia yang maju, sejahtera dan demokratis.

Sebelum ke Jepang, dia juga datang ke Amerika dan sejumlah negara di Eropa. Agendanya hampir serupa, diundang dan berbicara di sejumlah lembaga dan organisasi bergengsi. Bertemu dengan para tokoh pemerintahan, politik, bisnis, dan ekonomi. Dengan para tokoh itu, dia memaparkan ide dan gagasan, bahkan visinya tentang bagaimana mengembangkan dan meningkatkan hubungan kedua negara yang setara, bermartabat dan saling menguntungkan.

Jejaring internasional

Kalau dipikir-pikir, apa urusannya mereka bertemu RR yang ‘bukan siapa-siapa’ lagi. Mantan penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa bersama dua pemenang nobel ekonomi ini kini bukanlah pejabat negara. Dia juga tidak menyandang posisi di satu pun organisasi pelat merah yang dibiayai APBN. Seperti kita ketahui, Indonesia punya banyak lembaga berjudul dewan dan komisi ini itu.

Kemampuan membangun dan memelihara hubungan internasional sangat dibutuhkan seorang pemimpin. Kelebihan ini akan melengkapi kapasitas dan kapabilitas pemimpin dalam memecahkan masalah yang dihadapi negerinya. Di samping, tentu aja, si pemimpin harus punya integritas dan rekam jejak yang teruji.

Sayangnya, publik kita sering abai dengan sejumlah persyaratan ini. Rakyat gampang tersihir oleh tampilan luar. Kekaguman makin menjadi bila yang bersangkutan dipoles dengan pencitaan dan publisitas dari media mainstream.

Kombinasi antara pencitraan dan polesan media sanggup menyulap orang yang sejatinya kualitasnya di bawah banderol menjadi pahlawan super. Apalagi bila ditambah dengan guyuran pujian dan penghargaan dari komunits neolib dam kapitalis, maka sosoknya kian moncer saja. Namun saat berhadapan dengan berbagai persoalan, terbukti bahwa yang bersangkutan hanyalah tokoh karbitan belaka.

Persoalan utama Indonesia hari ini adalah ekonomi. Pertumbuhan terperangkap di kisaran 5%. Kinerja ekspor standar-standar saja. Terjadi deindustrialisasi yang berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Daya beli masyarakat jatuh. Impor produk pangan merajalela menghancurkan petani lokal dan seabrek persoalan lainnya.

Indonesia jelas membutuhkan sosok yang paham dan mampu memecahkan persoalan ekonomi. Bukan tokoh yang bersinar karena pencitraan dan polesan media. Bukan pula tokoh yang sibuk menimbun utang-utang berbunga super tinggi. Bukan pejabat yang hobi mengintip pundi-pundi rakyat kecil untuk dibebani aneka pajak. Dan, atas semua itu, Indonesia sama sekali tidak butuh pejabat yang berpaham neolib serta setia berhamba kepada majikan aseng dan atau asing! Singkat kata, Indonesia butuh pemimpin berkualitas global, bukan gombal.

*Penulis adalah Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*