KUPAS KOLOM: Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor di Tahun Politik

(dok. KM) Iman Sukarya Sarkowi, Sekjen AMPB / Ketua LSM IKKPAS (dok. KM)

BOGOR (KM) – Tahun 2018 menjadi tahun politik di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah mulai dengan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di laksanakan di beberapa daerah.

Belajar dari 5 tahun kebelakang, kasus bantuan sosial (bansos) tahun 2012 – 2013 menjadi salah satu catatan terburuk di Kabupaten Bogor.

Kasus Korupsi tersebut sempat mencuat dan bahkan sudah di laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun sampai saat ini belum Juga ada tindakan dari KPK.

Vonis majelis hakim terhadap Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bogor menjadi bukti adanya aliran dana dan uang negara yang disalahgunakan.

Tapi hal itu hanya sebatas di tingkatan kelas bawah. Sementara para pejabat yang diindikasi terlibat dan menikmati uang haram tersebut masih berkeliaran bebas tanpa ada tindakan hukum apapun.

Di Kota Bogor proyek pembebasan lahan Jambu Dua yang jelas-jelas merugikan keuangan negara juga hanya sampai pada kelas teri.

Rakyat dan bawahan kembali menjadi korban dari sebuah kebijakan para pimpinan di Kota Bogor.

Menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), berbagai proyek yang mangkrak seperti pembangunan ruas Jalan Bogor-Kemang, pembangunan Masjid Baitul Faidzin, Gedung Sekda, dan pembangunan ruas Jalan Pasir Ipis-Garehong, Kasus R3, pembebasan lahan Jambu Dua menjadi bukti pembangunan yang mangkrak terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor.

Pembangunan tersebut jelas menggunakan uang rakyat dan merugikan keuangan negara.

Pada tahun ini Kabupaten dan Kota Bogor akan menggelar pemilihan Bupati dan Walikota serta Gubernur Jawa Barat secara serentak.

Untuk itu kami meminta kepada para pimpinan KPK untuk segera turun ke Kota dan Kabupaten Bogor untuk mengawasi dan melakukan penyelidikan dan pendalaman atas kasus-kasus tersebut.

Kami Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) menyatakan sikap :

1. Audit semua proyek Aspirasi, DD, ADD, Rutilahu dan Bansos 2016.

2. Audit proyek bantuan Propinsi di Ruas Jalan Pasir Ipis-Garehong.

3. Audit pembangunan ruas Jalan Bogor-Kemang, Pembangunan Masjid Baitul Faidzin,  Gedung Sekda.

4. Usut dan segera tuntaskan kasus R3 yang terjadi Di Kota Bogor.

5. Usut dan tuntaskan kasus pembebasan lahan Jambu Dua Kota Bogor.

6. Tangkap Pleger Kota Bogor.

7. Meminta kepada KPK untuk segera turun ke Kota dan Kabupaten Bogor. Selidiki dan tangkap pejabat yang terindikasi terlibat menikmati uang haram tersebut.

Reporter: Dody

Leave a comment

Your email address will not be published.


*