KUPAS KOLOM: Kemandirian Desa Yang Tak Kunjung Tercapai

Shandy Pratika SH

Oleh Shandy Pratika S.H.*

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai tujuan untuk memajukan perekonomian bangsa melalui pembangunan desa. Bagaimanakah tujuan pembangunan desa dapat terwujud? Pada tahun 2014 telah diundangkan UU No.6 tahun 2014 tentang desa yang merupakan pondasi baru bagi masyarakat yang ada di wilayah pedesaaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai babak yang baru telah disimpulkan, bahwa desa bukan lagi menjadi objek pembangunan namun sekarang desa adalah subjek pembangunan bagi NKRI (pasal 4 poin i). Adapun dapat dilihat dari pasal 4 poin (d) yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama dan pasal 78 ayat (1) Pembanguan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pasal ini dikemukakan dengan jelas tujuan dari pembangunan desa bertumpu pada “peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia”.

Institusi desa selama ini mempunyai kebiasaan tunduk kepada pemerintah pusat, hal ini yang menyebabkan beberapa penyesuaian yang terlebih dahulu harus dilakukan sebelum adanya kemandirian yang berkelanjutan bagi desa itu sendiri. Hal ini tertuang dari asas yang ada dalam pasal 3 poin (i) uu desa yaitu pengaturan desa berasaskan kemandirian. Tanpa kemandirian desa tidak akan dapat bertumbuh. Hal ini juga yang merupakan keinginan dari Bapak Pendiri Bangsa (SUKARNO) untuk dapat melihat bangsa ini dapat berdiri diatas kaki sendiri (berdikari) dalam bukunya “Di Bawah Bendera Revolusi”. Namun yang jadi permasalahan adalah sampai hari ini kemandirian itu belum dapat dicapai secara optimal. Ada banyak faktor yang menghambatnya.

Berdasarkan wawancara sloops.com, Jakarta, Rabu 16-12-2015 pk. 15.15 WIB dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, bahwa penerapan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa di tanah air terhambat lantaran menghadapi sejumlah masalah yaitu:

– Perbedaan penafsiran UU desa di tingkat elit yang berimplikasi pada proses penerapan dan pencapaian mandate yang tidak utuh.

– Di tingkat pemerintahan desa terdapat pragmatism yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya local di desa.

– Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat belum digunakan secara optimal.

– Demokrasi desa masih menghadapi kendala praktik administrasi yang mengakibatkan aparatur pemerintah daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari pusat untuk mengendalikan pemerintah desa termasuk dalam hal penggunaan dana desa.

– Lemahnya tingkat partisipasi dari masyarakat desa dalam pembangunan desa itu sediri.

– Penguasaan rakyat atas tanah dan sumber daya alam belum terintegrasi dan menjadi basis dari proses pembangunan dan pemberdayaan desa.

– Tata ruang kawasan pedesaan yang harus tunduk dengan tata daerah cenderung tidak sesuai aspirasi desa.

Pepatah mengatakan “sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit” halaman baru telah dimulai bagi kesejahteraan bangsa, babak baru telah dimulai untuk mewujudkan sila ke 5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoenesia”.

*AYM Legal Consultants

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*