Kepsek SMAN 1 Depok Klaim Pemungutan SPP Sesuai PP dan Surat Edaran Mendikbud

Kepsek SMAN 1 Depok, Supyana (dok. KM) Kepsek SMAN 1 Depok, Supyana (dok. KM)

DEPOK (KM) – Pungutan di SMA dan SMK Negeri dalam bentuk iuran bulanan (SPP) masih terjadi dan mudah ditemukan meski hal tersebut masih bersifat kontroversi. Kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri menjadi salah satu alasan tidak dibenarkannya pihak sekolah baik secara langsung maupun melalui komite sekolah untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun.
Terlebih dengan digalakkannya program saber pungli yang notabene dimaksudkan untuk semakin mempersempit ruang gerak oknum pejabat pemerintahan dari semua level supaya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut.

Terkait iuran SPP yang ditarik pihak sekolah negeri kepada siswanya, tim jurnalis Kupas Merdeka menyambangi salah satu sekolah unggulan di Kota Depok yaitu SMA Negeri 1 Depok yang berlokasi tepat di pinggir jalan menuju Pasar Lama Depok.

Saat diwawancarai, Supyana, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok mengakui bahwa memang di sekolah yang dipimpinnya saat ini sudah kembali menarik iuran SPP setiap bulannya. Ia menanggapi isu miring tersebut dengan menjelaskan dasar kebijakannya itu.
“Yang pertama bahwa sejak ada alih kelola SMA/SMK dari Pemkot Kota ke Provinsi, ada hal mendasar yang berubah, yakni yang awalnya sekolah mendapat subsidi dari Pemkot kini tidak ada lagi, hal ini juga imbas masih adanya image sekolah negeri di Depok gratis semua,” jelasnya.

“Di sisi lain, kebijakan menarik iuran ini sudah sesuai PP No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Di situ dijelaskan pada pasal 50 ayat 4 (c) dan besaran iuran sesuai hasil kesepakatan dengan orang tua atau wali murid, bahkan hal ini diperkuat lagi dengan Surat Edaran Mendikbud yang baru dikeluarkan tanggal 2 Januari 2018 lalu,” lanjutnya.

“Pada dasarnya iuran ini dimaksudkan untuk menutupi kekurangan pembiayaan program sekolah, dan itupun juga di tawarkan kepihak orang tua apakah program perlu dijalankan atau tidak… jika dinyatakan tidak perlu, maka program ditiadakan dan biaya jadi lebih murah,” ungkap Supyana.

Kepala sekolah yang baru menjabat sejak 10 Agustus 2017 ini juga mengatakan jika kontroversi ini bagian dari imbas janji politik walikota sebelumnya.

“Sebelum 4 tahun terakhir kan sekolah bayaran biasa saja baik negeri maupun swasta sama-sama bayar, nah 4 tahun terakhir ini ada janji politik walikota terdahulu sebelum yang sekarang kalau akan menggratiskan SMA… konsekuensi dari menggratiskan tersebut adalah ada kekurangan biaya yang harus ditanggulangi pemerintah. Sejak alih kelola ke provinsi, kebijakan tersebut tidak diikuti kebijakan provinsi, sehingga keluarlah Surat Edaran Kadisdik Provinsi yang menyatakan dipersilahkan ambil pungutan sesuai PP 48,” pungkasnya.

Reporter: Sudrajat, Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*