Duga Ada Penyimpangan ADD di Gampong Rantau Panjang, LSM KPK Ancam Ambil Langkah Hukum

Kabid Investigasi LSM KPK DPD Provinsi Aceh Syahruddin Adiputra (ist)
Kabid Investigasi LSM KPK DPD Provinsi Aceh Syahruddin Adiputra (ist)

ACEH TAMIANG (KM) – Dugaan penyimpangan terhadap penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Rantau Panjang “wajib ditindaklanjuti secara serius,” mengingat sejak tahun 2015-2017 Negara dirugikan ratusan juta rupiah oleh oknum perangkat Desa sebagai pengelola Anggaran Desa yang bersumber dari ADD.

Hal tersebut  disampaikan oleh  Kepala Bidang (Kabid) Investigasi LSM KPK DPD Provinsi Aceh usai berdiskusi dengan beberapa tokoh dan warga Gampong Rantau Panjang Kecamatan Simpang Jernih di Pelabuhan Gayo, Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang bersama pihak Wartawan Kupas Merdeka, Selasa (16/01/17).

Kepada awak media, Syahrudin mengatakan, “sangat tidak masuk akal tugas pemeriksaan dan pembinaan dari pihak Dinas  Inspektorat Aceh Timur terhadap Gampong Rantau Panjang tersebut. Apakah Tim Inspektorat yang membidangi tupoksi tersebut tidak berkerja dengan baik dan benar sesuai amanat regulasi? Saya akan pertanyakan hal tersebut ke Inspektorat Aceh Timur terkait dugaan korupsi tersebut. Berdasarkan bukti dokumentasi saya peroleh dari warga,  ini benar-benar ada dugaan permainan dan rekayasa dalam pelaporan pertanggungjawaban,” ungkapnya.

“Ironisnya lagi, pelaksanaan kegiatan fisik di tahun 2016 terlihat tidak selesai alias terbengkalai begitu saja. Kenapa LPD diterima dan tanpa ada sanksi apapun? Anggaran di tahun 2017 bahkan dalam prosesnya lancar yang dilakukan oleh pihak  instansi terkait. Ada apa sebenarnya dibalik ini semua? Jika ditelusuri lebih jauh, kemungkinan adanya dugaan pencucian uang juga dalam kegiatan pelaksanaan paket pembangunan Sarana Air Bersih di Dusun Bedari,” ungkapnya lagi.

“Saya akan lakukan investigasi terkait dugaan penyimpangan realisasi paket pekerjaan pembangunan ADD tersebut secara serius. Saya siap fasilitasi jika masyarakat memperjuangkan pembangunan di Gampongnya yang benar-benar bermanfaat. Jika diperlukan hingga ke ranah hukum sekalipun, jika tidak dipertanggungjawabkan oleh oknum pengelola,” tegasnya.

Di samping itu, salah seorang tokoh masyarakat Gampong Rantau Panjang, Ramli, saat dikonfirmasi pihak awak media Kupas Merdeka angkat bicara dan menyampaikan, “Semua itu terjadi akibat kebijakan yang tidak tepat oleh Keuchik (Kades) Gampong kami. Keuchik juga tidak pernah masuk pendapat dari tokoh masyarakat, karena merasa dirinya pintar. Kegagalan dan kerugian bagi masyarakat dan Negara imbasnya,” ungkap Ramli.

“Warga siap laporkan ke pihak hukum, apabila Keuchik tidak mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.  Jangan lagi ciptakan pembodohan bagi masyarakat,  karena masyarakat Gampong Rantau Panjang tidak semua bodoh,” ungkap Ramli.

Reporter: Andi KM
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*