Kejari Kota Bogor Diminta Segera Usut Kebocoran Hampir Rp. 800 Juta Pada Proyek Betonisasi

BOGOR (KM) – Rasanya sudah tidak asing lagi jika kontraktor dinilai selalu buruk dalam mengerjakan proyek, dan hal ini jelas terlihat dalam sejumlah proyek betonisasi di Kota Bogor, Jawa Barat.

Proses tender sampai penentuan pemenang yang terjadi melibatkan penentu kebijakan, baik itu anggaran sampai proses penentu pelaksana itu sendiri, mulai DPRD Kota Bogor, khususnya komisi yang berperan dalam proyek, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sehingga kesalahan tidak hanya ada di kontraktor sebagai pekerja, dan jika didalami maka tercium aroma kongkalikong.

Untuk di ketahui dalam pemberitaan kupasmerdeka.com pada Sabtu (11/11) lalu, proyek peningkatan Struktur Jalan R. Aria Surialaga yang berada di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Kota Bogor dari segi biaya dinilai “sudah kelewat mahal”.

Menurut Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman, ada yang janggal dalam penentuan harga yang dibuat Dinas PUPR, sebesar Rp 4.377.146.000 dan biaya yang dihabiskan sebesar Rp 4.145.327.000. “Padahal jika mengacu pada harga standar untuk proyek Peningkatan Struktur Jalan R Aria Surialaga, kebutuhan biaya seharusnya tidak lebih dariRp 3,6 miliar. Disini saja sudah ada pemborosan sebesar Rp 770 juta lebih.

Dalam beberapa kasus, “sah-sah saja” apabila pihak penyedia (pemerintah) menghabiskan anggaran yang besar dalam sebuah proyek, khususnya infrastruktur. “Asalkan hasilnya maksimal dan bisa bertahan lama, tapi kebanyakan biasanya proyek yang dijalankan dengan biaya di luar harga standar ada yang bermain dan diuntungkan… Sebaiknya pihak berwenang, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Bogor segera membuka penyelidikan [terhadap] proyek tersebut, karena selain berpotensi merugikan keuangan Kota Bogor ratusan juta, proyek jalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” kata Jajang.

Reporter: Deva
Editor: HJA