Aburizal: Penentuan Ketua Umum Golkar Harus Sesuai AD/ART

JAKARTA (KM) – Mantan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat dari perwakilan daerah terkait pergantian Ketua Umum. Hal itu disampaikan Ical saat ditemui wartawan kemarin 1/12, di Hotel Merlyin, Jakarta Pusat.

“Saya kira dalam masalah ini kita biasakan berorganisasi secara baik, dan mengikuti AD/ART. Partai Golkar ada tiga subtansi pengambilan keputusan. Yang tertinggi adalah munas atau munaslub, yang kedua rapimnas, yang ketiga sidang pleno, atau rapat pleno DPP Partai Golkar,” tutur Ical.

“Karena itu Dewan Pembina mengatakan mendukung apa yang disampaikan oleh rapat pleno dari DPP Partai Golkar tanggal 21 yang lalu itu sah secara organisatoris dan hanya bisa dianulir dengan rapat pleno yang baru atau dianulir oleh rapimnas ataupun Munas, karena itulah kita sabar menunggu seperti apa yang disampaikan dalam pleno DPP yang didukung oleh dewan pembina,” tuturnya.

Sebelumnya, rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan akan menunggu proses praperadilan Setya Novanto sebelum memutuskan pergantian ketua umum Partai Golkar ataupun Ketua DPR.

“Apabila dari daerah-daerah tingkat 1 mengirim surat pada DPP [untuk pergantian Ketum] maka harus diadakan rapimnas terlebih dahulu, barulah nanti rapimnas memutuskan apakah diadakan munas atau tidak, dan rapimnas tersebut harus dari ketua-ketua DPD I,” ujar Ical.

“Adapun dari calon yang mau maju jadi ketum Golkar, baik pak Airlangga, pak Idrus, pak  Azis, dan sebagainya silahkan…  yang menentukan adalah pemegang suara, jadi tidak pantas saya mengatakan si A, dan si B, yang terbaik,” katanya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*