Unsyiah Bedah Uji Konstitusionalitas Perppu Ormas 

Diskusi tentang Perppu Ormas di FH Unsyiah (dok. KM)

BANDA ACEH (KM) – Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Unsyiah menyelenggarakan bedah kasus Uji Konstitusionalitas Perppu Ormas terhadap UUD Tahun 1945 dengan tema “Dilema Atas Disetujuinya Perppu Ormas Oleh DPR-RI”. Kegiatan bedah kasus tersebut dilaksanakan di Aula Fakultas Hukum Unsyiah kemarin 2/11.

“Bedah kasus ini dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum Unsyiah sebagai bentuk abdi negara, dalam berbagai problem yang sedang akhir-akhir ini terjadi, baik itu ketika Perppu Ormas dikeluarkan maupun problem lain yang terjadi,” kata Kurniawan, salah satu panitia acara.

“Lembaga bantuan hukum ini juga sudah mencermati dan mengkaji terlebih dahulu terhadap berbagai aspek kejadian dan permasalahan yang sedang terjadi,” ungkapnya.

Diskusi ini dibuka oleh Dr. M. Gausyah yang menyatakan, “Perppu Ormas Nomor 2 tentang keorganisasian kemasyarakatan telah disahkan, dan banyak terjadi pro dan kontra apalagi yang disetujui oleh beberapa elit partai politik,” kata Gausyah.

“Mereka yang pro menyatakan Perppu itu sangat penting dan sangat mendesak terhadap masyarakat karena nilai-nilai Pancasila yang sudah perlahan-lahan memudar,” pungkasnya.

Sementara itu pemateri Dr. Zahratul Adami menjelaskan kedudukan Perppu dalam Ketatanegaraan di Indonesia. “Perppu ini kedudukannya ada hierarki atau peraturan perundang-undangan. Jika pembuatan Perppu itu mendesak maka boleh dikeluarkan Perppu tesebut, atau dalam keadaan mendesak, seperti dalam pasal 1 ayat 3, yang menjelaskan Indonesia ini negara hukum,” jelasnya.

Sedangkan Prof. Maria menjelaskan bahwa Perppu ini memiliki jangka waktunya terbatas, maka pemerintah  secepat mungkin meminta persetujuan dari DPR pada persidangan selanjutnya, dan apabila perpu ini disetujui oleh DPR, akan dijadikan UU. “Sedangkan apabila Perppu itu tidak disetujui oleh DPR Maka akan dicabut,” jelasnya. 

“Dari Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa ‘kegentingan memaksa’. Dan adapun beberapa pasal yang dirubah dan dihapus karena dianggap tidak berlaku lagi, maka dari itu pemerintah memiliki alasan lain dengan ‘kegentingan’,” tambahnya.

Kepala Kesbangpol Aceh Mahdi Efendi turut mengatakan bahwa “apapun tindakan pemerintah yang dilakukan itu tidak untuk menzalimi kita semua, dan Perppu yang sudah ditetapkan itu bukan dilakukan untuk satu ormas tetapi semua ormas. Presiden menerapkan Perppu ini tidak untuk menzalimi masyakarat,” tegasnya.

Bedah Kasus ini juga turut dihadiri pengurus Muhammadiyah Aceh, Gerakan Bela Negara (GBN) , PERADI Aceh, KNPI Aceh, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh, Rabitah Taliban Aceh, dan juga beberapa tokoh politik Aceh.

Reporter: Hendria
Editor: HJA 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*