Temui Wapres, KPAI Dorong Agar Raperpres Sekolah Ramah Anak Segera Diterbitkan

JAKARTA (KM) – Kasus pelanggaran anak terus terjadi dengan berbagai polanya. KPAI terus melakukan ikhtiar pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, dan meski banyak tantangan dan hambatan, upaya terus dilakukan. Hal ini mendapatkan respon positif dan mendapat apresiasi dari Wakil Presiden.
“Terima kasih Pak Ketua dan komisioner atas segala upayanya,” tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menerima audiensi Ketua dan Komisioner di Kantor Wakil Presiden Jl Veteran III Jakarta Pusat, Senin 6/11, seperti dikutip oleh siaran pers yang diterima kupasmerdeka.com kemarin. 

“Kami menyampaikan sejumlah hal kepada Pak Wapres, diantaranya, pertama, berharap agar sikap pemerintah terkait RUU Penyiaran tegas melarang iklan rokok, bukan semata pembatasan. Termasuk juga tegas melarang iklan bermuatan kekerasan, bully dan tak mendidik,” ujar Ketua KPAI, Susanto.

Ia menjelaskan, mengingat kasus kekerasan di sekolah terus terjadi maka pihaknya berharap draft Raperpres Sekolah Ramah Anak segera terbit. “Ini penting agar ada pijakan yang kuat untuk pembudayaan ramah anak di satuan pendidikan. Kami berharap agar pemerintah memaksimalkan perlindungan anak berbasis cyber. Mengingat kasus anak berbasis cyber cukup tinggi, distribusi konten pornografi melalui media cukup masif,” tegasnya.

“Kami juga berharap pemerintah tegas terhadap korporasi media sosial yang permisif terhadap konten-konten pornografi. Kasus dugaan konten pornografi di WhatsApp juga disampaikan kepada Wakil Presiden,” katanya. 

Lanjut Susanto, pihaknya juga mendorong penguatan pendidikan pengasuhan positif bagi calon pengantin dan orangtua. Mengingat kasus kekerasan atas nama pengasuhan terus terjadi. “Agar anak tak jadi korban dan terimitasi menjadi pelaku kekerasan, maka pendidikan pengasuhan ramah anak perlu dimaksimalkan,” sambungnya.

“Perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional yang berorientasi ramah anak. Banyak kasus anak tak terlayani di layanan kesehatan dengan baik, bahkan berakhir meninggal dunia. Berharap beragam kasus yang ada menjadi pintu masuk perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional termasuk mengintegrasikan penanganan anak-anak korban kekerasan dan kejahatan seksual,” tutupnya.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*