Pakar Hukum Tata Negara: KPK Manfaatkan Sentimen Publik Untuk Acak-acak Hukum

JAKARTA (KM) – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengkritik penjemputan paksa ketua DPR Setya Novanto oleh penyidik KPK. Menurutnya, setiap Anggota DPR memiliki kekebalan hukum yang diatur dalam Konstitusi,  dalam pasal 245 UU no. 17 tahun 2014 tentang MD3. Hal tersebut diungkapkan  Margarito saat dihubungi lewat selulernya, Kamis 16/11.

Terkait pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla yang menghimbau Setnov agar memenuhi panggilan KPK dan menaati hukum, Margarito mempertanyakan pemahaman Wapres terhadap hukumnya. “Saya minta kepada Wakil Presiden agar JK baca ulang pasal 245 ayat 3 huruf C, apa yang dia mengerti dalam tindak pidana khusus? Apakah ada pengertian lain selain tersangka? Kedua, berdasarkan prosedur Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2012 setiap orang yang akan ditetapkan menjadi tersangka sudah di periksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka,” ujar Margarito. 

“Sejak kapan Setnov diperiksa sebagai calon tersangka?” lanjutnya.

Dirinya menilai bahwa penetapan Setnov sebagai tersangka itu “tidak sah”.

“Baik calon tersangka maupun penetapan tersangka itu tidak sah, apalagi pemeriksaan dia tidak dengan izin presiden semakin tidak sah, kalah KPK itu,” jelas Margarito.

Margarito menandaskan, sebaiknya KPK buka pasal 56 ayat 1 UU KPK. “Suruh KPK baca yang benar,” katanya. 

“Hukumnya adalah seseorang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, baru tidak berlaku imunisasi itu. Dan untuk ditetapkan sebagai tersangka, orang itu sebelumnya telah harus diperiksa sebagai calon tersangka dan itu mesti izin dari Presiden,” jelas pria kelahiran Ternate itu. 

“Sementara kata KPK, SN sudah 11 kali dipanggil tidak datang. Yang mana 11 kali itu? Apakah dihitung dalam perkara yang sebelum-sebelumnya? Nggak begitu dalam kasus ini,” lanjutnya.

Margarito menambahkan “yang mana [pemanggilan yang] diakibatkan dia dipanggil secara paksa? Apakah status dia sebagai tersangka atau ketidakhadiran dia menjadi saksi di kasus lain itu?” ucapnya.

“Hal ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Kalau begini KPK bisa dinilai sebagai lembaga yang menggunakan sentimen publik terhadap korupsi untuk mengacak-ngacak konstitusi dan hukum,” ketusnya. 

“Kalau begini kerja kita dalam penegakan hukum bisa rusak negara ini,” kata pakar Hukum Tata Negara itu.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*