KUPAS KOLOM: Quo Vadis Advokat Indonesia 

"Sang Pembela" Sugeng Teguh Santoso (istimewa)

Oleh: Sugeng Teguh Santoso

Kasus Setnov mengimbas pada komunitas advokat. Advokat berdebat atas nama nobile officium, masyarakat mencemooh advokat, Wapres JK melalui jubirnya dan Mahfud MD juga mempertanyakan kapasitas advokat Setnov.

Fredrich Yunadi (FY) yg ditunjuk Setnov sebagai advokatnya memang menjadi fenomenal, ia menampilkan diri sebagai advokat maju tak gentar membela yang bayar, bahkan maju tak gentar malu, baik mempermalukan dirinya sendiri dan juga komunitas advokat.

Beberapa pernyataannya yang tidak pas dengan seabreg gelar akademisnya itulah yang kemudian dikupas  menelanjangi kapasitasnya. Pernyataan (1) pemeriksaan terhadap Setnov sebagai anggota DPR memerlukan ijin presiden (2) akan mengadukan KPK ke Pengadilan HAM Internasional. Mahfud MD, Hikmahanto Juwana mengupas habis pernyataan FY adalah salah. Terkait (3) imunitas anggota DPR juga diartikulasikan secara berlebihan dan berpotensi keliru, walau bisa debatable.

Sebagai salah satu unsur pendiri PERADI, dan ikut terlibat dalam pembicaraan RUU Advokat tahun 2002, terlibat dalam penyusunan kode etik advokat serta pengurus PERADI selama hampir 13 tahun ini, saya merasa perlu membuat tulisan ini yang mungkin adalah otokritik pada komunitas advokat.

Advokat adalah Profesi

Advokat adalah profesi. Profesi itu berbeda dengan pekerjaan ansich. Dalam profesi setidaknya tercakup 5 faktor yang harus dipenuhi:

( 1) Pekerjaan ini didasarkan pada keilmuan. UU Advokat pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 huruf E mensyaratkan standar keilmuan tersebut, minimal strata 1 berlatar belakang hukum.

( 2) Independen, menolak dan bebas dari ancaman, rasa takut serta intervensi yang dapat menghalangi dan menghambat menjalankan profesi. Pasal 5 jo pasal 14 UU Advokat.

( 3) Altruistik. Profesi menuntut setiap penyandangnya untuk mengabdi pada nilai-nilai kemanusiaan. Advokat dituntut juga melakukan ini yang secara spesifik advokat dituntut menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan semata-mata mencari materi dalam pembelaan kliennya. Pasal 22 UU Advokat, kode etik advokat pasal 2, pasal 3 dan 4 mewajibkan ini.

( 4) Kode etik. Terdapat kode etik sebagai pedoman moral yang dikodifikasi menjadi “hukum” utama bagi advokat. Kode etik ini berfungsi 2 arah: internal dan eksternal. Internal sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan advokat sekaligus untuk menjaga komunitas profesi mempertahankan predikat nobile officium nya, eksternal adalah berfungsi melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan klien.

Kode Etik Advokat Indonesia yang disusun oleh 7 organisasi advokat pada 23 Mei 2002 adalah salah satu prasyarat yang diminta oleh Komisi 2 DPR RI, agar RUU Advokat saat itu bisa disahkan menjadi UU NO. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Sesungguhnya Komisi 2 DPR meminta agar 7 organisasi advokat meleburkan diri menjadi satu, akan tetapi ini sangat sulit karena berarti 7 membubarkan diri dan bergabung menjadi satu, jadi yang disepakati adalah kode etik tunggal yang disahkan oleh IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, HKHPM dan AKHI. Pasal 34 UU Advokat.

( 5 ) Dewan kehormatan. Profesi harus memiliki dewan kohormatan yang bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan dugaan pelanggaran kode etik oleh advokat. Pasal 26 dan 27 UU advokat. Dewan kehormatan advokat adalah lembaga yang dibentuk oleh organisasi advokat yang sifatnya otonom. Dewan kehormatan bahkan bisa memeriksa ketua organisasi advokat dan bila terbukti bersalah melanggar kode etik bisa diberi sanksi.

Ahli dan etis

Penyadang profesi berhak disebut profesional apabila ia dalam bertindak menjalankan tugasnya bertindak Ahli dan etis. Ahli bermakna ia memiliki keilmuan mumpuni dalam tugasnya. Keilmuan mumpuni ini secara umum dimulai dengan syarat memiliki Strata 1 berlatar belakang hukum, dan selanjutnya dapat menimba ilmu lebih lanjut dalam bidang akademis hingga strata Doktor (S3) dan juga dalam bidang kekhususan: pasar modal, merk, pailit, TPPU, perjanjian internasional, konstruksi, pidana dll yang disebut dengan Pendidikan Advokat berkelanjutan.

Dalam kode etik advokat, keahlian adalah salah satu syarat advokat untuk dapat menerima atau menolak menangani perkara. Kalau tidak ahli, advokat dapat menolak menangani perkara. Hal ini sejajar dengan penolakan berdasarkan hati nurani.

Dalam kasus nyata advokat maka ia disebut ahli bila ia dalam menangani kasus litigasi, ia memahani secara tepat  hukum acara (prosedur-prosedurnya) dan hukum materilnya. Dengan pemahaman yang kuat akan perkaranya, maka seorang advokat akan bertindak cermat termasuk dalam membuat pernyataan-pernyataan di depan publik. Bukan asal bicara tetapi isinya kosong.

Rupanya inilah yang terjadi pada advokat FY pembela Setnov. Ia bisa dinilai tidak mengusasi dengan tepat aspek-aspek hukum perkara kliennya sehingga tidak bertindak cermat ketika melontarkan pernyataan ( 1) “ijin presiden dalam pemeriksaan setnov” dan (2) “mengadukan KPK ke peradilan HAM internasional”, ( 3) isu imunitas anggota DPR dan ( 4 ) “benjol sebesar bakpao”.

Ketika seorang sudah mengangkat sumpah sebagai advokat di hadapan sidang Pengadilan Tinggi, maka secara post factum ia sudah dinilai ahli dalam bidangnya. Dalam konteks FY maka ia dinyatakan menguasai aspek UU MD3 pasal 245 secara keseluruhan pasal-pasal tersebut yang terdiri dari 3 ayat. Pasal 245 ayat 3 tegas menyatakan: ijin sebagaimana pasal ayat 1 tidak diperlukan bila ditersangkakan tindak pidana khusus cq. Kasus korupsi adalah tindak pidana khusus menurut doktrin ilmu hukum.

Advokat juga harus dapat memetakan forum-forum yang dapat ditempuh dalam upaya pembelaan klien.

Forum praperadilan, melaporkan penyalahgunaan wewenang pejabat umum ke polisi dan menyerang para pihak yang dianggap menyerang kehormatan klien dengan melapor pada polisi sepanjang terdapat dasar aturan dan fakta untuk itu adalah sah. Persoalan akan mendapat kritik dari masyarakat adalah resiko profesi.

Akan halnya akan melaporkan pada pengadilan HAM Internasional adalah pernyataan yang keliru karena forum tersebut bilamana yang dimaksud adalah International Criminal Court (ICC) adalah forum mahkamah internasional untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang diduga dilakukan oleh aparatur pemerintah negara untuk jenis pelanggaran kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi militer. Peradilan ini pernah mengadili mantan presiden serbia Radovan Karadzic, kejahatan genosida di Rwanda dll.

Hukum nasional Indonesia mengenal Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam UU no. 26 tahun 2000 yang mengadili kejahatan HAM berat dalam 2 kategori yaitu kejahatan atas kemanusiaan dan genosida.

Jadi advokat FY ini mau mengadukan tindak kejahatan yang mana? Karena tindakan KPK kalaupun keliru –quod non– tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat dalam 4 atau 2 kategori diatas. Belum lagi soal debat imunitas advokat. Inilah yang harus dipahami oleh advokat untuk bertindak cermat dalam keilmuannya.

Sikap etis juga penting ditampilkan agar masyarakat tidak antipati pada advokat. Tuntutan sikap etis bertujuan untuk tetap menjaga komunitas advokat dipercaya dan dihargai oleh masyarakat.

Tindakan melaporkan 30 pihak yang adalah anggota masyarakat yang membuat meme Setnov mungkin saja ada dasar hukumnya, akan tetapi apakah tindakan itu perlu? Karena perlu dicermati, meme tersebut adalah respon masyarakat atas Setnov yang adalah pejabat publik. Sebagai pejabat publik Setnov adalah milik publik yang berada dalam sangkar kaca, sehingga dalam negara demokrasi, kritik bahkan sumpah serapah warga pada pejabat publik perlu diterima dengan lapang dada. Apalagi Setnov ini terkenal diisukan sebagai the untouchable terkait masalah-masalah hukum yang dialamatkan padanya. Meme adalah ekspresi masyarakat yang harus dibaca dalam wilayah komunikasi publik, macetnya jalan keadilan menyentuh Setnov, sehingga meme adalah katarsisnya.

Dalam konteks tersebut menyerang warga dengan laporan polisi akan antipati dan kontraproduktif bagi advokat. Warga akan tidak suka pada advokat FY yang berimbas pada komunitas advokat dinilai sebagai musuh masyarakat. Sikap luhur dan mulia perlu dikedepankan disini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 kode etik advokat mengenai bersikap luhur dan mulia.

Soliditas advokat

Pada sisi lain, pelaporan oleh sejumlah advokat pada KPK agar advokat FY diperiksa dengan pasal 21 UU Tipikor merintangi penyidikan perlu diberikan catatan khusus. Keberatan-keberatan atas tindakan seorang advokat harus dilaporkan pada dewan kehormatan, tidak untuk disiarkan ke media massa atau cara-cara lain. Cara-cara lain dalam hal ini adalah pelaporan ke polisi atau KPK.

Mekanisme Dewan Kehormatan sangat penting ditempuh, mekanisme ini disiapkan dan disediakan sebagai upaya menjaga komunitas advokat untuk saling menghormati sejawat profesi. Pelaporan advokat yang sedang menjalankan tugasnya yang dinilai melanggar kode etik atau hukum kepada instansi di luar dewan kehormatan akan menciderai prinsip independensi organisasi advokat dan prinsip self regulation organisasi advokat. Pelaporan tersebut akan berimbas melemahnya soliditas komunitas advokat.

Praktek sebagaimana advokat FY saat ini sering dijumpai. Fenomena ini muncul salah satunya dari imbas perpecahan organisasi advokat. Advokat diproduksi massal oleh berbagai organisasi advokat dengan proses di bawah standar profesi.

Proses rekrutmen yang asal-asalan, kolusi dalam penerbitan ijin praktek dll adalah potret rekrutmen advokat saat ini. Advokat diproduksi massal menjadikan organisasi advokat bagaikan organisasi massa bukan lagi sebagai organisasi profesi yang padat keahlian.

Akibat dari produm massal dibawah standar ini, masyarakat dibanjiri oleh advokat yang tidak profesional, tidak ahli dan berperilaku tidak etis yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat atas layanan advokat.

Saatnya para pimpinan organisasi advokat introspeksi diri agar profesi advokat tidak dianggap kacangan dan organisasinya menjadi ormas.

STS, Kampung Cipanggulan, Bogor 19 November 2017

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*