Golkar Rencanakan Munaslub Untuk Tentukan Posisi Ketua Umum Pasca Penahanan Setnov

JAKARTA (KM) – Penahanan terhadap Ketua DPR Setya Novanto oleh penyidik KPK dianggap telah menyebabkan ketidakmampuan baginya dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Patai Golkar.

Dari pandangan-pandangan dari senior-senior Golkar bermunculan spekulasi agar adanya pergantantian terhadap Setnov, baik sebagai ketua DPR maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Hal itu dibenarkan oleh Wakil Sekjen Golkar Sarmuji. “Ini sudah disampaikan baik oleh dewan pakar, dewan kehormatan, dan dewan pembina Partai dan DPP sangat merespon masukan itu,” ungkap Sarmuji.

“Dalam waktu dekat ini DPP akan menggelar rapat pleno insya Allah dalam minggu-minggu ini akan ada rapat pleno,” tambah Wasekjen Golkar itu.

Terkait hal apa saja yang akan dibahas dalam rapat pleno tersebut, Sarmuji mengungkapkan bahwa ada banyak opsi yang akan didiskusikan, “misalkan tentang saran… untuk Munaslub dan itu akan kita diskusikan, kemudian tahapan-tahapannya nanti juga akan kita bicarakan dalam rapat pleno, misalkan apakah perlu untuk menunjuk PLT, apakah langsung dilakukan pembentukan panitia Munas dan sebagainya, itu harus kita diskusikan dalam rapat pleno,” pungkasnya.

Sarmuji belum bisa menentukan apakah Setnov akan dinonaktifkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. “Kita belum tahu karena banyak pendapat, jadi ada tiga ratusan pengurus akan membicarakan itu dengan sejernih-jernihnya tanpa ada pretensi apapun, karena kepentingan partai diatas kepentingan segalanya,” tegas Wasekjen itu.

“Yang pertama harus dijaga itu adalah solidaritas, apapun yang kita pilih kita akan pastikan solidaritas partai itu diatas segala-galanya, karena menanggapi peristiwa begini kalau tidak, maka masalahnya akan semakin besar,” tandas Sarmuji.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA