ULP Kabupaten Bogor Diduga Menangkan Perusahaan Fiktif dalam Tender Proyek Pengadaan Makanan

Rumah pribadi yang berdiri di alamat perusahaan pemenang tender (dok. KM)

BOGOR (KM) – Alamat pemenang tender bahan makanan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, TA 2017 ditemukan fiktif.

Fakta di lapangan terungkap Selasa siang (17/10), ketika kupasmerdeka.com menelurusi keberadaan CV Mitra Sukses Mandiri di Jalan Dharmais No 22, RT 03/01 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,  yang diumumkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor menjadi pemenang lelang belanja pengadaan bahan makanan pada kegiatan pengadaan makanan tambahan dan vitamin, Satuan Kerja Dinas Kesehatan dengan pagu paket Rp 3.615.300,00.
Di alamat tersebut ternyata ditemukan sebuah bangunan rumah pribadi yang telah direnovasi.

Menurut Dori, salah seorang pekerja yang ditemui kupasmerdeka.com, rumah tersebut adalah milik Sudarmanto,  direktur PT Soko Daya Mandiri yang telah dibeli sejak setahun yang lalu (tahun 2016). Sementara pengumuman pascakualifikasi lelang belanja pengadaan bahan makanan pada kegiatan pengadaan makanan tambahan dan vitamin diumumkan oleh Lembaga Pengadaan Sistim Elektronik (LPSE) Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 19 April 2017, dan pengumuman pemenang pada 9 Mei 2017.

Untuk diketahui, kebenaran alamat perusahaan saat mengikuti tender menjadi salah satu tolok ukur untuk menguji lolos atau tidaknya perusahaan tersebut memenangkan tender pemerintah. Bahwa betapa pentingnya kebenaran alamat dalam syarat administrasi perusahaan berbadan hukum, untuk mengantisipasi apakah perusahan tersebut bodong atau tidak. Sehingga seyogyanya sebelum diumumkan menjadi pemenang dilakukan terlebih dahuhu cek fisik perusahaan, melalui cara mengunjungi kantor perusahaan tersebut secara langsung dan pernyataan bukti foto kantor perusahan sebagai pembuktian kebonafidan perusahan tersebut dalam mengikuti pelelangan pengadaan barang dan jasa.

Pernyataan alamat yang jelas bagi perusahan penyedia barang dan jasa juga salah satu bagian dari syarat peserta lelang yang diatur dalam pasal 19 Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres No 70 Tahun 2012, demikian jelasnya. Sehingga tidak ada alasan jika masih saja ada sebuah perusahan penyedia yang menjadi pemenang lelang ternyata tidak memiliki alamat dan papan nama perusahaan yang jelas sesuai data Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE).

Dokumen perusahaan penyedia barang dan jasa berbadan hukum pun harus lengkap dan sah secara hukum, dari mulai Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili (SKDU) atau SITU, SIUP dan lainnya sesuai dengan perundangan yang berfungsi sebagai syarat kualifikasi mengikuti tender.

Sementara itu, ketika dihadapkan dengan temuan KM, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) hanya mengatakan, “Insya Allah pokja dalam melaksanakan tugasnya tidak sembarangan dan sudah melaksanakan sesuai aturan, sehingga bisa menetapkan pemenang lelang,” kata Budi melalui pesan singkat.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*