Pengamat LIPI: Pilkada 2018 Jadi Indikator bagi Parpol Menuju Pemilu 2019

JAKARTA (KM) – Pengamat politik sekaligus peneliti LIPI Siti Zuhro memaparkan pandangannya terkait signifikansi dari Pilkada serentak yang akan digelar tahun 2018 mendatang bagi Parpol, KPU dan juga bagi kualitas demokrasi di Indonesia.

Ia menjelaskan, bagi KPU, rangkaian Pilkada serentak tahun depan walau bukan pertama kalinya bagi KPU, tapi akan digelar di 271 daerah, lebih banyak dari yang sebelumnya. Dan bagi parpol, Pilkada 2018 penting untuk menggalang kekuatan menuju Pemilu 2019. “Nanti Pilkada daerah-daerah yang dianggap sangat strategis [untuk] dukungan suara … di Pemilu 2019. Ini pertarungan seksi juga di provinsi-provinsi yang lumbung suara terbanyak seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan itu menjadi indikator dari jumlah suara yang akan dimiliki partai-partai politik,” kata Siti Zuhro kepada wartawan kupasmerdeka.com Jumat kemarin (6/10) di Jakarta.

“Supaya naik kelas demokrasi kita … Pilkada yang serentak ini (2018), harus lebih bagus, lebih baik kualitasnya ketimbang dua Pilkada serentak sebelumnya, khususnya dalam konteks yaitu seberapa banyak jumlah sengketa Pilkada, semakin sedikit pelaku-pelaku Pilkada semakin sedikit sengketa Pilkada semakin sedikit perilaku-perilaku [menyimpang] dari peserta Pilkada, itu menunjukkan nantinya semakin berkualitas,” ujar Siti.

“Jadi konsolidasi demokrasi yang penting sekali. Ada … sebuah proses institusionalisasi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Artinya apa? Bahwa tahapan [Pilkada] itu bukan sekedar basa basi prosedural, tapi kualitasnya.
Tahapan pertama berarti ‘gabungan politik’ partai dan calon perseorangan itu betul-betul mendatangkan sosok yang the best, dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan ala kadarnya,” katanya.

“Kalau orang itu sudah dikenal sudah berbuat sesuatu, tapi itu tidak cukup karena dibutukan orang-orang yang populer, selain itu mempunyai kompetensi, [dan] kalau eksekutif itu kapasitas.”

“Terus karena mereka berkualitas tentunya calon-calon itu memiliki empati. Kan begitu,” lanjut Siti.

“Dia bukan sosok tunggal, tapi sosok yang akan menjadi kepala daerah. Berarti dia menjadi pemimpin untuk masyarakat lokal. Lah apa arti kehadirannya kalau tidak memberikan satu kemanfaatan untuk rakyat. Itu yang harus dipikirkan oleh parpol maupun koalisi parpol, ini yang belum hadir secara awal,” ungkapnya.

Menurut pengamat politik itu, sementara ini para peserta dari parpol atau perseorangan hanya menghitung-hitung tentang popularitas dan elektabilitas saja dan kemungkinan menang lagi atau tidak, dan tidak banyak menimbang sisi manfaat untuk rakyat yang dipimpin.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA