Pemprov Jatim Pertimbangkan Subsidi untuk Angkutan Umum Konvensional

Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menerima sopir angkutan konvensional yang berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur, Selasa (3/10/2017)
Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menerima sopir angkutan konvensional yang berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur, Selasa (3/10/2017)

SURABAYA (KM) – Demo dari sopir angkutan umum mendapat respon dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Gubernur Jatim Soekarwo meminta tim perwakilan dari komunitas angkutan konvensional yang berunjuk rasa segera merumuskan usulan terkait angkutan online. Usulan ini nantinya akan ditandatangani Gubernur sore ini untuk kemudian dibawa ke Pemerintah Pusat.

“Saya minta tim kecil ini nanti ketemu sama pak Wahid (Kepala Dinas Perhubungan Jatim) dan Kapolrestabes Surabaya. Hasilnya sore ini saya tanda tangani untuk kemudian dibawa ke Jakarta,” terang Pakde Karwo saat menerima Sopir Angkutan Konvensional yang berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (3/10/2017).

Pakde Karwo mengatakan, hingga saat ini penyelenggaraan Angkutan Online masih didasarkan pada Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 sampai dengan 1 November 2017. “Untuk itu, Pemprov Jatim akan menyampaikan usulan sebelum tanggal tersebut. Kami berupaya sebelum 1 November sudah ada keputusan,” katanya.

Saat menemui para sopir angkot, Pakde Karwo yang mengenakan kemeja biru dan topi ini menyampaikan apresiasinya karena demonstrasi berjalan lancar. Ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke Pemerintah Pusat. “Yang kewenangan Gubernur langsung saya putuskan, kalau Pusat tolong nanti dirumuskan dulu,” tuturnya yang berdiri langsung di tengah-tengah para sopir angkot.

Soal kuota angkutan online, lanjutnya, Pemprov Jatim sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/375/KPTS/013/2017 yang menetapkan kuota angkutan sewa khusus di Jatim sebanyak 4.445 kendaraan. Keputusan ini dikeluarkan agar tidak ada penambahan izin bila permintaan kendaraan online sudah mencukupi. “Ini langkah Pemerintah untuk melindungi bisnis seperti itu, jangan sampai angkutan online baru bangkrut karena tidak tahu batas penumpangnya berapa,” tegas orang nomor satu di Jawa Timur ini.

Subsidi Untuk Angkutan Konvensional

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut 14 poin yang ada dalam Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, mendorong Pemprov Jatim melakukan beberapa langkah, diantaranya dengan memberikan subsidi bagi angkutan konvensional (MPU) Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), serta mengusulkan pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar Revisi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 segera diterbitkan.

Kepala Dinas Perhubungan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, subsidi ini nantinya sebesar 5 juta rupiah per kendaraan AKDP. Selain itu, Dishub juga akan memasang stiker bagi kendaraan Angkutan Online yang sudah terdaftar. Untuk uji KIR, hingga saat ini masih dilakukan proses dikarenakan prosesnya sama seperti kendaraan konvensional.

Adapun para sopir angkutan yang berdemo pada hari ini mengajukan petisi dan permohonan yang berisi tiga tuntutan. Pertama, meminta Gubernur agar mendesak Menhub untuk secepatnya menerbitkan Peraturan Menteri pengganti Peraturan Menteri No. 26/2017 pasca adanya Putusan MA No.37/2017. Kedua, meminta Gubernur mengambil langkah sesuai kewenangan otonomi agar kondisi Jatim tetap kondusif. Ketiga, mengusulkan Peraturan Gubernur Jatim bulan April 2017 diberlakukan agar iklim kondusif Jatim tetap terjaga.

Sedangkan petisi yang diajukan berisi dua permintaan. Pertama, meminta Presiden RI memberi petunjuk pada Menhub agar secepatnya menetapkan aturan jelas untuk angkutan berbasis aplikasi. Kedua, memberi petunjuk pada Menkominfo untuk mengkaji ulang aplikasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan di bidang Transportasi Angkutan Umum.

Reporter: IAN
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*