Minta Klarifikasi Perusahaan Jerman Terkait Pemasangan Bendera Asing, Warga Desa Tlajung Udik Klaim Diintimidasi Oknum Aparat

BOGOR (KM) – Sejumlah warga dan pengurus Karang Taruna Desa Tlajung Udik mendatangi kembali pihak perusahaan yang memasang bendera asing di perusahaan PT. Bitzer Compressor Indonesia untuk meminta klarifikasi, namun pihak perusahaan tersebut enggan menemui rombongan itu, Jumat (20/10).

Menurut Dahniar selaku Ketua Karang Taruna Desa Tlajung Udik, pihaknya datang “secara baik-baik” untuk meminta klarifikasi terkait masalah pemasangan bendera Jerman di perusahaan tersebut karena diduga melanggar peraturan pemerintah dan membuat resah masyarakat sekitar. “Tapi malah kami diintimidasi oleh oknum TNI dan oknum polisi yang membekingi perusahaan asing yang berdomisili di daerah kami,” ucap Dahniar.  

“Kami akan datang kembali bersama warga lebih banyak lagi serta menggelar aksi demo menuntut kepada perusahaan tersebut karena tidak ada itikad baik untuk klarifikasi dan menurunkan bendera asing tersebut,” lanjutnya. 

Sekjen Badan Koordinasi HMI Jabodetabeka-Banten, Rizki Permana, mengatakan bahwa segala bentuk penggunaan bendera dan lambang negara asing tanpa izin dan tanpa hak, baik pengibaran maupun pemasangan,  merupakan tindakan pelanggaran hukum.

“Tindakan penggunaan bendera dan lambang negara asing harus sesuai dan berpedoman kepada ketentuan UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing. Tindakan penggunaan bendera dan lambang negara asing tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan penodaan terhadap bendera dan lambang negara Republik Indonesia,” katanya. 

“Berdasarkan ketentuan Pasal 154a KUHP, kejahatan penodaan ini dapat dikenakan hukuman penjara selama 4 tahun,” lanjutnya.

Rizki mempertanyakan bagaimana bendera dan lambang negara Jerman bisa dengan bebas digunakan oleh perusahaan tersebut. “Apakah tidak ada larangan dari Pemerintah Daerah, bahkan berita yang mengemuka, penggunaan bendera dan lambang Negara Jerman tersebut diwajibkan oleh perusahaan PT Bitzer Compressor Indonesia.” 

“Ini jelas-jelas menodai bendera dan lambang negara Indonesia,” tegas Rizki Permana.

Menurutnya, penggunaan bendera dan lambang negara Jerman tanpa hak bukan hanya melanggar hukum, namun juga melanggar kewenangan absolut Pemerintah Pusat terkait urusan politik luar negeri yang diamanatkan Pasal 10 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan Pemerintah Pusat harus segera diambil terkait dengan penggunaan bendera dan lambang negara Jerman tersebut untuk menjaga kedaulatan NKRI. Pembiaran penggunaan bendera dan lambang negara Jerman di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri – Kabupaten Bogor dapat menjadi pintu masuk Jerman mewujudkan kepentingannya di negara Indonesia, yaitu memecah belah bangsa Indonesia,” tutupnya.

Reporter: Red
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*