Komisi II DPR Dalami 9 Juta Data Ganda E-KTP

Politisi Partai Golkar Zainuddin Amali (dok. KM)
Politisi Partai Golkar Zainuddin Amali (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Pelaksanaan Pemilu memang harus berjalan sesuai UU Pemilu, mulai dari data diri sampai kepada data calon peserta yang diusung di tingkat  pusat maupun daerah, dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang ditemukan di lapangan.

Bahkan, menurut Wakil Ketua DPR Komisi II Zainudin Amali, ada sebanyak 9 juta data ganda e-KTP, dan pihaknya akan mendalami kasus itu dengan pihak pemerintah. 

“Kita akan tanyakan, memang dari pemerintah sudah menyampaikan itu, tinggal nanti kita akan tanyakan itu ke menteri terkait apa yang terjadi dengan data ganda tersebut,” jelas Zainudin, Selasa 3/10, usai RDP dengan Bawaslu dan KPU, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sementara itu, Amali melanjutkan bahwa pihaknya mengetahui tentang kendala blangko e-KTP dari Kemendagri.

“Kita sudah tahu, bahwa kekurangan blangko itu ditender, tentunya harus ada proses kehati-hatian, mau berapa kalipun tender jangan sampai terulang kejadian sebelumnya karena selalu berulang-ulang maka, karena berulang-ulangnya tender itu, di situ juga menyebabkan keterlambatan,” kata politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, terkait pembahasan Perppu ormas yang kembali didemo sebagian warga pada “Aksi 299” lalu, Amali mengatakan, besok tanggal 4 komisinya akan mulai rapat pembahasan Perppu Ormas.

“Kita akan undang pemerintah untuk menyampaikan dan rapatnya terbuka, bisa diliput, kita akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyampaikan secara resmi. Setelah itu kemudian kita akan menghimpun pendapat masyarakat, kita akan ke tiga daerah besar, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, setelah itu kita akan mendengarkan pendapat dari Ormas, dari pakar, dari akademisi, dari LSM, kira-kira gitu,” jelasnya. 

“Kita berharap tanggal 24 Oktober nanti insya Allah sudah masuk ke Paripurna,” ucap Amali.

Ia juga menegaskan bahwa sikap yang dilontarkan sejumlah legislator terkait Perppu Ormas itu adalah sikap Fraksi, dan DPR sendiri belum menentukan sikap secara kolektif. 

“Tidak ada, itu kan sikap Fraksi. Sikap Fraksi itu akan ditentukan di paripurna. Syukur-syukur kalau di sini (Komisi II) sudah sama, kalau di sini sama, saya tinggal laporkan dalam sidang paripurna nanti sudah terjadi kesamaan pendapat, tetapi kalau tidak, silakan fraksi-fraksi menyampaikan di paripurna,” kata Amali. 

Sedangkan untuk rapat tersebut, politisi Golkar itu mengungkapkan bahwa dari pihak Pemerintah, Presiden sudah menyurati tiga lembaga, yaitu Mendagri, Menkumham dan Menkominfo. “Yang baru konfirmasi (hadir) itu pak Mendagri,” jelas Amali.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*