Ini Daftar Revisi UU Ormas yang Dituntut Oleh Demokrat

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (dok. KM) Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Disahkannya Perppu Nomor 2 tahun 2017 oleh DPR pada sidang paripurna kemarin menuai pro dan kontra di sejumlah kalangan, terutama parpol di luar koalisi pendukung pemerintah.

Dalam sidang tersebut, Partai Demokrat menyetujui pengesahan UU Ormas baru tersebut, dengan catatan agar segera direvisi.

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua DPR RI
Agus Hermanto. “Sikap Fraksi Partai Demokrat sebagai Partai penyeimbang tegas dan jelas, bahwa menerima Perppu Ormas ini jika dilakukan revisi dan kami menolak jika pemerintah tidak melakukan revisi terhadap Perppu tersebut,” ujar Agus, Kamis 26/10 di Gedung Nusantara 3,  Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Fraksi Partai Demokrat telah menyiapkan usulan revisi tersebut,dan hasil pertemuan kami dengan pemerintah dalam hal ini Mendagri dan Menkominfo, bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan revisi,” kata Agus. 

Agus meyakini, Ormas tidak boleh dianggap sebagai ancaman, tetapi menjadi mitra dari negara dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik.

Namun, Agus mengingatkan, sebagaimana organisasi/lembaga ormas dan lembaga lain wajib mentaati aturan yang sudah ditetapkan Negara. “Inilah semangat demokrasi dan rule of law,” lanjutnya. 

Menurut Partai Demokrat, revisi yang substansi adalah sebagai berikut:

–  Adanya proses hukum pengadilan sebelum pembubaran ormas.

– Pengaturan proses tindakan pada ormas yang nyata-nyata diduga bertentangan dengan Pancasila dengan tetap memedomani “due process of law”.

– Pengaturan pemidanaan terhadap anggota ormas yang dibubarkan tidak bisa digeneralisasi, karena berpotensi terjadi kriminalisasi. Pemidanaan terhadap anggota harus berpedoman kepada KUHP dan KUHAP.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*