Legislator Ingin DPR Percepat Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Anggota DPR Komisi VIII Rahayu Saraswati (kiri)
Anggota DPR Komisi VIII Rahayu Saraswati (kiri)

JAKARTA (KM) – Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu pemerintah harus benar-benar berkonsentrasi terhadap hak dan perlindungan perempuan serta membuat RUU yang lebih kepada perlindungan dan perhatian kepada hak perempuan.

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan program studi kajian umum Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia mengapresiasi komitmen berbagai pihak yang terlibat dan memberikan dukungan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, baik dari sisi pengembangan pengetahuan terkait kekerasan seksual, peningkatan kepedulian masyarakat dalam penghapusan kekerasan seksual, maupun upaya menghadirkan payung hukum yang mampu memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari Anggota DPR Komisi VIII Rahayu  Saraswati. “Sebenarnya ini sudah cukup lama saya usulkan jauh sebelum saya masuk ke DPR, bahkan sampai sekarangpun saya tetap konsisten terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan,” tutur politisi Gerindra itu. 

Saras menambahkan, sebenarnya pembahasan di Komisi VIII ada beberapa UU yang masih menumpuk dan ini termasuk yang terakhir masuknya dalam pembahasan. “Karena saya lihat kurangnya sinergitas antara pemerintah dan DPR, namun dalam hal ini, mudah-mudahan akan tetap bisa dilobi, karena menurut saya, yang memperlambat disahkannya UU itu pasti kalau misalnya  pembicaraanya mandek antara pemerintah dan DPR,” lanjutnya. 

“Seperti perlindungan pekerja migran, ang dibahas kemarin yang akhirnya disahkan setelah tujuh tahun. Jadi mudah-mudahan yang ini tidak selama itu tetapi jangan sampai kita mau selesai dalam order ini yang elemen-elemen yang menjadi penting terkunci atau dikorbankan gitu,” ujar Saras. 

Mantan aktris itu juga mengatakan, “jangan sampai media melihat kita tidak memperjuangkan RUU itu karena dianggap lama pembicaraanya, padahal kita sudah melakukan lobi supaya tidak dikorbankan elemen-elemen penting untuk perlindungan korban dan seterusnya,” sambungnya.

Sementara lembaga-lembaga pelayanan perempuan,dan lembaga sipil masyarakat serta korban-korban kekerasan terhadap perempuan mendorong pemerintah agar RUU tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan segera dijadikan UU dan disahkan oleh DPR, serta memprioritaskan anggaran kepada setiap aktivitas, yayasan, lembaga pendampingan korban, dan Komnas Perempuan.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*