DPKPP Bogor dan MPB Cabut Plang Klaim Ilegal di Perumahan Pura Bojonggede

Kabid DPKPP Dede Armansyah, Koordinator MPB Atiek Yulis Setyowati, dan Kades Tajurhalang Saipudin, Kamis 12/10 (dok.KM)

BOGOR (KM) – Pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dipimpin Kabid PSU dan didampingi Koordinator Markas Pejuang Bogor (MPB), melakukan pembongkaran plang ilegal yang terpasang di atas fasos-fasum milik perumahan Pura Bojonggede yang diklaim oleh oknum yang mengatasnamakan dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus melakukan pemasangan plang baru yang ber-siteplan. Pemasangan itu disaksikan unsur pemerintah Kecamatan Tajurhalang, Kepala Desa Tajurhalang, Pol PP Kecamatan Tajurhalang, Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta beberapa anggota Polsek Bojonggede serta warga Perumahan Pura Bojonggede yang terletak di Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Kamis 12/10.

Kepala bidang (Kabid) Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) atau Fasos-Fasum Dede Armansyah mengatakan, “Pihak DPKPP menegaskan bahwa beberapa lahan PSU yang berada di perumahan Pura Bojonggede, memang sah hak milik perumahan Pura Bojonggede, berdasarkan Site Plan 593-32/31- FIS.BAPP/96.27/3/96. Ini menyikapi surat laporan dari Kadus VII Pura Bojonggede, Salim Bauzi beberapa waktu lalu tentang hak kepemilikan fasos-fasum yang diklaim hak milik karyawan Kemendagri dan telah dipasang plang secara ilegal,” ungkapnya.

“Hal ini telah kami koordinasikan dengan Sekretaris Jendral Kemendagri terkait pemasangan plang di lahan PSU perumahan. Pihak Kemendagri menyatakan berdasarkan surat keputusan Kemendagri dalam upaya melakukan pengamanan aset-aset milik karyawan atau aset milik Kemendagri. Akan tetapi yang telah dilakukan Kemendagri ternyata tidak sesuai data dan salah tempat,” ucapnya.

Sementara Koordinator Markas Pejuang Bogor (MPB), Atiek Yulis Setyowati dalam pernyataannya mengungkapkan, “Kemendagri asal nancap plang tidak berdasarkan data karena mereka tidak mempunyai dokumen. Kami akan tunjukkan bahwa mereka salah berdasar Site Plan, dan kita pasang plang bahwa kawasan yang mereka “lirik” salah sasaran. MPB meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui DPKPP mulai sekarang antisipasi untuk mengamankan seluruh fasos-fasum yang ada di seluruh perumahan, menghindari oknum-oknum untuk bermain, dan MPB akan terus mengawal segala Kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.

Kepala Desa (Kades) Tajurhalang, Saipudin, saat dimintai keterangan, menerangkan, “Bahwa pembongkaran plang ini dilakukan karena meresahkan warga perumahan Pura Bojonggede, dikarenakan warga merasa lahan fasos-fasum tersebut merupakan hak milik perumahan Pura Bojonggede. Akan tetapi sekitar sebulan lalu dipasang plang ilegal oleh oknum yang mengatasnamakan Kemendagri, di dua titik lahan fasos-fasum dari empat titik lahan fasos-fasum yang ada di perumahan Pura Bojonggede. Pemerintah Desa Tajurhalang turut menyaksikan pembongkaran plang ilegal tersebut yang juga sekaligus pemasangan plang baru yang ber-siteplan resmi,” kata Saipudin.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*