Dituding Jual Aset Desa, Warga Tuntut Kades Tamansari Mundur

Warga memasang plang di tas "tanah bengkok" di Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, yang diduga dijual Kades atas nama pribadi (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kisruh kepemimpinan Kepala Desa Tamansari semakin membuat warga bersuara. Kemarin 28/10, sejumlah warga Desa Tamansari membentuk “Forum Masyarakat Peduli Tamansari”  (Formapta) yang diikuti oleh pejabat RT, RW, Kepala Dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat dari semua wilayah Desa Tamansari.

Selain pembentukan forum sebagai wadah silaturahmi dan menyalurkan aspirasi, Formapta menyikapi kejadian pelanggaran hukum yang dilakukan Kades Gumilar Suteja, yang menjual tanah aset desa (tanah Bengkok) yang ia jual atas nama pribadi “disertai pemalsuan tanda tangan para saksi dan memalsukan dokumen negara”.

“Kami mengumpulkan berbagai bukti fisik dan melakukan klarifikasi kepada berbagai pihak terkait penjualan tanah aset desa tersebut. Dan nyata-nyata Gumilar Suteja melakukan penyelewengan dan pelanggaran hukum berat, dan atas nama warga, akan kami laporkan kepada pihak berwajib dan kami tembuskan kepada pihak pemerintah Kabupaten Bogor,” tegas Baban Sarbana, koordinator Formapta.

Selain menuntut Gumilar Suteja mundur dari jabatanya, Formapta juga akan melakukan koordinasi kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Camat Kecamatan Tamansari, Muspika Kecamatan Tamansari serta mendesak Bupati Kabupaten Bogor untuk memberhentikan dengan segera Kepala Desa Tamansari yang sudah melanggar UU No 6/2014 Tentang Desa.

Pertemuan tokoh masyarakat Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, saat membentuk FORMAPTA, Sabtu 28 /10 (dok. KM)

Pertemuan tokoh masyarakat Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, saat membentuk FORMAPTA, Sabtu 28 /10 (dok. KM)


“Kami menganggap ini sebuah kezaliman yang harus dilawan bersama-sama; terlebih lagi ada upaya untuk memecah belah warga untuk mendukung [atau] tidak mendukung kepemimpinan kepala desa; padahal ini jelas persoalan hak dan bathil, yang benar dan salah. Dan ini bukan kasus pertama terjadi yang merugikan warga kami. Kami ingin warga semua tetap guyub, tetap bersaudara, karena masalah ini jelas sejelas-jelasnya sebagai pelanggaran hukum,” ujar Emed Suhendar, Ketua RT 1 RW 9 yang juga Sekretaris Formapta.
Pertemuan yang dihadiri oleh 28 pejabat RT, 4 RW dan Kepala Dusun di Desa Tamansari itu diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. 

Reporter: ayub
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*